Skripsi yang Tersandera Birokrasi: Gelar atau Gagasan?

Bayangkan skripsi sebagai panggung terakhir di kampus. Tempat di mana seorang mahasiswa bisa menunjukkan cara berpikirnya, meneliti dengan tajam, dan mungkin menyumbang sudut pandang baru. Itu yang ideal. Tapi coba tanyakan ke kebanyakan mahasiswa sekarang. Jawabannya seringkali jauh dari gambaran itu. Skripsi kini lebih terasa seperti rintangan birokrasi hanya satu hal yang menghalangi gelar. Esensinya sebagai pembentuk pola pikir pun tergerus, berganti menjadi beban mental dan formalitas belaka.

Ini bukan semata-mata soal kemalasan. Lho, kok bisa? Masalahnya lebih sistemik. Pendidikan tinggi kita kerap mengukur kesuksesan dari kecepatan lulus dan IPK sempurna, bukan dari kedalaman gagasan atau dampak penelitian. Pertanyaan-pertanyaan penting seperti, "Apa sih yang sebenarnya kamu temukan?" atau "Apa dampak risetmu?" nyaris tak terdengar. Yang ada justru, "Kapan sidang?" atau yang lebih klasik, "Sudah ACC sama dosen belum?". Akibatnya bisa ditebak: skripsi berubah jadi proyek yang aman-aman saja, minim inovasi, sekadar formalitas yang harus diselesaikan.

Menurut sejumlah saksi, fenomena ini kentara banget di jurusan seperti Ilmu Komunikasi. Padahal, di sinilah mahasiswa seharusnya dilatih mengamati dan mengkritisi dinamika sosial. Kenyataannya? Mereka justru lebih jago menyesuaikan diri dengan birokrasi kampus. Ribetnya aturan format, template kaku, dan prosedur bikin energi habis untuk hal-hal teknis, bukan untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang segar. Tak jarang, topik kritis yang menyentuh isu media atau politik malah dipangkas. Alasannya sederhana: dianggap terlalu kontroversial atau jujur saja merepotkan pembimbing.

Di sisi lain, hubungan antara mahasiswa dan dosen sering memperparah keadaan. Kuasa yang tak seimbang di mana nilai dan kelulusan bergantung pada satu pihak mengubah proses bimbingan jadi arena negosiasi kepatuhan. Mahasiswa belajar satu pelajaran penting: jangan sampai merepotkan sistem. Hasilnya, keberanian untuk beda pendapat atau mengajukan kritik pelan-pelan menguap. Pada titik ini, skripsi bukan lagi ukuran kecerdasan, melainkan ujian kesabaran menghadapi birokrasi.

Memang ada yang bilang, skripsi S1 kan nggak dituntut menghasilkan teori baru. Iya, betul. Tapi argumen itu kerap disalahgunakan. Dipakai sebagai pembenaran untuk mengebiri keberanian mahasiswa dari awal. Padahal, kontribusi akademik itu nggak melulu harus monumental. Bisa kok dalam bentuk perspektif baru, kritik terhadap praktik media, atau dokumentasi fenomena sosial yang relevan. Sayangnya, kontribusi sekecil apa pun sering dianggap "ribet" kalau nggak mengikuti template yang sudah ada.

Dampaknya untuk jangka panjang jelas terasa. Lulusan kampus bukan cuma kehilangan rasa ingin tahu. Mereka justru terlatih jadi survivor dalam sistem, bukan pemikir yang menantang gagasan. Keahlian utama mereka adalah menavigasi prosedur dan menghindari risiko intelektual. Gelar yang didapat pun memunculkan tanda tanya besar: buat siapa sebenarnya? Apakah sebagai bukti kompetensi, atau sekadar simbol bahwa seseorang berhasil melewati serangkaian prosedur yang melelahkan?

Dalam dunia Ilmu Komunikasi, masalah ini jadi lebih kompleks. Bayangkan, mahasiswa yang mestinya dilatih jadi analis media atau komunikator yang pemberani, malah terjebak rutinitas akademik yang steril. Mereka lulus membawa gelar, tapi hampir tak meninggalkan warisan intelektual yang bisa jadi acuan bagi masyarakat atau praktisi di lapangan. Ini bukan cuma kerugian pribadi. Ini adalah kegagalan sistem pendidikan tinggi dalam menciptakan intelektual yang relevan secara sosial.

Pada akhirnya, skripsi yang mestinya ruang refleksi berubah jadi simbol formalitas. Mahasiswa menulis karena terpaksa, bukan karena punya hasrat memberi nilai tambah. Ide-ide dipangkas, pertanyaan dilunakkan, kreativitas dibatasi. Hasilnya, gelar akademik lebih mirip pengakuan administratif ketimbang bukti kecakapan berpikir.

Kampus yang baik sejatinya diukur bukan dari kecepatan meluluskan, tapi dari keberanian intelektual yang ditanamkannya. Skripsi harus dikembalikan ke khittah-nya: sebagai alat belajar yang jujur, ruang untuk berani, dan sarana menantang kenyataan. Tanpa itu, gelar hanyalah angka di ijazah kehilangan ruhnya sebagai simbol pencapaian sejati.

Kalau keadaan dibiarkan begini terus, universitas bukan lagi laboratorium pemikiran. Ia akan berubah jadi pabrik gelar. Dan pertanyaan pedas itu tetap menggantung: Gelar ini sebenarnya untuk siapa? Untuk mahasiswanya, atau untuk sistem yang lebih mementingkan prosedur ketimbang gagasan?