Kembalinya Pilkada ke DPRD: Kedaulatan Rakyat yang Dikubur dalam Ruang Tertutup

Argumen soal penghematan anggaran memang selalu terdengar masuk akal di telinga. Pilkada langsung dituding memakan biaya besar. Tapi menilai demokrasi hanya dari kalkulasi rupiah adalah cara pandang yang sempit dan berbahaya. Ya, demokrasi itu butuh biaya. Tapi biaya itu adalah investasi. Investasi untuk membangun legitimasi dan stabilitas pemerintahan yang kuat dari bawah.

Masalahnya sebenarnya bukan pada sistem langsungnya. Persoalan utamanya ada pada tata kelola pemilu yang amburadul, pengawasan yang lemah, dan penegakan hukum yang timpang. Politik uang, konflik, atau pemborosan adalah penyakit yang harus diobati dengan memperbaiki sistem, bukan dengan memotong kaki rakyat. Menghapus pilkada langsung demi efisiensi sama saja mengorbankan prinsip dasar untuk sekadar menghemat anggaran itu namanya solusi semu.

Sebuah Langkah Mundur yang Disengaja

Mengembalikan pilkada ke DPRD jelas merupakan kemunduran. Ini adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia yang sudah berjalan pascareformasi. Pilkada langsung adalah salah satu capaian penting era itu; ia memperluas partisipasi dan memaksa kepala daerah lebih akuntabel. Lewat kotak suara, rakyat punya kekuatan untuk memberi penghargaan atau memberikan hukuman pada pemimpinnya.

Alih-alih mundur, yang kita butuhkan justru mendalami demokrasi itu sendiri. Perbaikan mendasar seperti sistem pendanaan politik yang bersih, pendidikan politik bagi warga, dan penegakan hukum yang tanpa tebang pilih adalah jalan yang lebih tepat. Intinya, demokrasi tidak akan pernah kuat jika partisipasi dibatasi. Justru sebaliknya.

Jadi, pilkada oleh DPRD sama sekali bukan solusi. Itu adalah bentuk kemunduran yang berbahaya, berpotensi menggerogoti legitimasi pemerintahan daerah. Jika kita sungguh-sungguh menghormati kedaulatan rakyat, maka biarkan hak memilih itu tetap berada di tangan pemiliknya: rakyat. Memang, demokrasi itu proses yang berantakan dan mahal. Tapi harga untuk merampas kedaulatan rakyat, itu jauh lebih mahal untuk masa depan bangsa.