Cendekiawan Muslim Tolak Keras Wacana Intervensi Kurikulum dari Luar Negeri

Bogor Suara penolakan keras kembali terdengar menyusul wacana intervensi kurikulum pendidikan nasional. Kali ini, Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin MSc, cendekiawan Muslim ternama, dengan tegas menentang rencana yang disebut-sebut digulirkan oleh pihak Yahudi dan Amerika Serikat.

Menurutnya, proyek kampanye dari Amerika yang ingin mengubah narasi global termasuk di Indonesia terkait bangsa Yahudi, tak boleh diterima begitu saja. Wacana ini mencuat setelah pernyataan dari Yehuda Kaploun, seorang rabi yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump untuk Urusan Antisemit.

"Upaya tersebut harus ditolak," tegas Prof Didin. Ia tak main-main. Baginya, pendidikan adalah fondasi bangsa yang tidak boleh diserahkan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi, jika tujuannya adalah mensekulerkan masyarakat Indonesia.

Pernyataannya itu disampaikan dalam kajian Ahad pagi, 4 Januari 2026, di Masjid Ibn Khaldun Bogor. Suasana saat itu cukup hening, namun nada bicaranya penuh keyakinan.

Di sisi lain, sebagai Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), ia meyakini bahwa pendidikan adalah roh kehidupan berbangsa. Karena itu, segala upaya menyusupkan paham liberal yang mengedepankan kebebasan tanpa batas dan tanggung jawab, harus dihalau.

Pendidikan nasional, dalam pandangannya, harus diperkuat. Itu kunci untuk menjaga nilai-nilai keislaman di tengah mayoritas penduduk Muslim Indonesia. Metode terbaik? Meneladani cara Rasulullah SAW: mulai dari pengenalan Al-Qur’an, pembinaan akhlak, hingga pembersihan jiwa lewat tazkiyah.

Namun begitu, tantangan tak pernah berhenti. Berbagai pemahaman asing terus masuk, berpotensi mengikis nilai-nilai Islam yang sudah mengakar. Prof Didin curiga, kelompok-kelompok anti-Islam lah yang punya kepentingan agar Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara dengan kekuatan Muslim yang tangguh.

"Orang-orang yang anti Islam itu tidak ingin Indonesia disebut negara yang mayoritas Muslim," ujarnya lagi. Ia melanjutkan, "Mereka berusaha menghilangkan istilah mayoritas itu. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan muslim dalam berbagai bidang kehidupan. Karena itu, pendidikan kita harus kita perkuat agar tetap berakar pada nilai agama dan kebangsaan."

Pemicu semua pembicaraan ini adalah pernyataan Rabbi Yehuda Kaploun yang sempat viral di media sosial. Dalam wawancara khusus di acara The Jerusalem Post Washington Conference pada 10 Desember 2025 lalu, Kaploun menyebut soal keinginan mengubah buku ajar di Indonesia.

"Ini bukan tentang sejarah. Ini tentang pendidikan," katanya waktu itu. "Indonesia memiliki 350 juta penduduk Muslim yang tinggal di negara ini. Bagaimana kita mengubah buku ajar mereka?"

Konteks spesifiknya tidak dijelaskan secara rinci. Tapi, jika ditarik benang merah dari ucapannya, intinya jelas: ia ingin menghapus ajaran atau narasi anti-Yahudi dari kurikulum di sini. Sebuah keinginan yang, tampaknya, akan menemui jalan terjal.