Sembako dan Senyum Palsu: Rakyat Hanya Diperas Saat Suara Dibutuhkan

Rakyat Jadi Korban Komoditas Elite Politik

Oleh: Nano Hendi Hartono
Wartawan Senior

Musim pemilu datang lagi. Dan seperti biasa, panggung politik kita tak banyak berubah. Para elite ramai-ramai turun gunung, menyapa, tersenyum lebar. Sembako, kaus partai, bahkan amplop berisi uang, dibagikan dengan narasi kepedulian yang merdu. Tapi coba perhatikan. Begitu suara rakyat terkunci di bilik, semua itu lenyap begitu saja. Rakyat pun kembali ditinggal, berhadapan lagi dengan kemiskinan struktural yang tak kunjung usai.

Ini sudah bukan rahasia lagi, sebenarnya. Rakyat cuma dijadikan komoditas elektoral belaka sekadar angka dan suara yang nilainya melonjak tinggi hanya saat pemilu. Usai itu, kekuasaan sepenuhnya kembali ke genggaman segelintir elite yang sibuk mengurusi kepentingan mereka sendiri.

Lihatlah praktik bagi-bagi sembako dan uang tunai jelang pencoblosan. Itu adalah bentuk paling gamblang dari degradasi demokrasi kita. Yang seharusnya jadi ajang pertarungan gagasan dan visi, malah direduksi jadi transaksi jangka pendek yang menyedihkan antara elite dan rakyat yang serba terjepit.

Mereka, para elite itu, paham betul kondisi riil di lapangan. Kemiskinan, kelaparan, himpitan ekonomi semuanya dilihat sebagai celah. Dalam keadaan perut keroncongan, suara rakyat memang gampang dibeli. Ini bukan soal martabat rakyat yang rendah. Tidak. Sistemnyalah yang memaksa mereka bertahan hidup dengan cara apa adanya.

Yang ironis, praktik buruk ini seolah mendapat legitimasi sosial. Masyarakat menganggap "serangan fajar" sebagai bonus lima tahunan. Di sisi lain, elite politik melihatnya sekadar sebagai "biaya operasional" yang wajar. Akibatnya, demokrasi kita kehilangan roh etika dan moralnya.

Dan setelah terpilih entah jadi anggota dewan, bupati, atau gubernur wajah mereka berubah total. Jabatan yang mestinya amanah, malah diperlakukan layaknya investasi. Modal yang keluar harus kembali, bahkan berlipat ganda.

Di sinilah anggaran negara dan daerah jadi ladang basah. Proyek-proyek digulirkan bukan berdasarkan urgensi kebutuhan publik, tapi lebih melihat potensi komisi di dalamnya. Kebijakan dirancang untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya jaringan, bukan mensejahterakan rakyat.

Korupsi pun tumbuh subur, dari yang recehan sampai yang skalanya mega. Muara dari semua ini cuma satu: pengkhianatan terhadap mandat. Uang rakyat yang mestinya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, malah mengalir deras ke kantong-kantong pribadi.

Sementara elite sibuk dengan gemerlap kekuasaannya, rakyat jelata masih berkutat dengan masalah yang itu-itu lagi. Harga sembako melambung, lapangan kerja sulit, biaya sekolah dan berobat mahal. Akses terhadap ekonomi yang adil pun terasa jauh dari jangkauan.

Negara seolah hanya hadir lewat regulasi dan pungutan, bukan sebagai pelindung. Rakyat kecil kerap jadi korban kebijakan yang tak memihak. Subsidi dipotong, bansal kerap salah sasaran, pembangunan fisik lebih banyak dinikmati segelintir orang.

Hasilnya? Ketimpangan sosial kian melebar. Segelintir elite hidup dalam kemewahan yang tak terkira, sementara jutaan warga berjuang keras cuma untuk bertahan hidup sehari-hari. Inilah paradoks pahit demokrasi prosedural kita: pemilu berjalan lancar, tapi keadilan sosial tertinggal jauh di belakang.

Yang paling mengkhawatirkan, ini jadi lingkaran setan yang sulit diputus. Politik uang melahirkan pemimpin korup. Pemimpin korup melanggengkan kemiskinan. Dan kemiskinan itu lagi-lagi akan dieksploitasi pada pemilu berikutnya.

Selama rakyat tetap dalam kondisi ekonomi yang lemah, mereka akan selalu jadi sasaran empuk. Selama biaya politik mahal dan tak transparan, jabatan publik akan terus dilihat sebagai mesin pencetak uang.

Tanpa pembenahan yang serius dan berani, demokrasi Indonesia ya cuma jadi ritual lima tahunan. Kosong, tanpa jiwa.

Memutus rantai ini memang berat, tapi bukan hal mustahil. Pertama, pendidikan politik yang masif dan terus-menerus sangat dibutuhkan. Rakyat harus sadar bahwa suara mereka jauh lebih bernilai daripada sekarung beras atau selembar uang seribuan.

Kedua, penegakan hukum terhadap politik uang harus tegas. Tidak boleh ada kompromi.

Aparat penegak hukum tidak boleh gentar oleh tekanan kekuasaan mana pun. Pelanggaran pemilu harus diberi sanksi yang berat, benar-benar membuat jera.

Ketiga, soal pendanaan politik perlu reformasi total. Partai harus dibiayai secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas: agar jabatan publik tidak dijadikan alat balas jasa untuk para donatur.

Dan yang terakhir, peran aktif rakyat sendiri mutlak diperlukan. Demokrasi bukan cuma urusan mencoblos lima tahun sekali. Tapi juga mengawasi, mengkritik, dan menuntut pertanggungjawaban para wakil mereka setiap hari.

Selama rakyat masih diperlakukan sebagai komoditas, selama itu pula demokrasi kita akan tetap pincang. Rakyat tak boleh terus jadi korban dari permainan kekuasaan yang rakus dan tak punya moral.

Demokrasi sejati hanya mungkin terwujud ketika kekuasaan benar-benar diabdikan untuk rakyat. Bukan sebaliknya, menjadikan mereka alat pencapai tujuan. Kalau tidak, sembako dan amplop cokelat itu akan tetap menjadi simbol kemiskinan politik kita sebuah warisan kelam yang dipindahkan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.