Sembako dan Senyum Palsu: Rakyat Hanya Diperas Saat Suara Dibutuhkan

Hasilnya? Ketimpangan sosial kian melebar. Segelintir elite hidup dalam kemewahan yang tak terkira, sementara jutaan warga berjuang keras cuma untuk bertahan hidup sehari-hari. Inilah paradoks pahit demokrasi prosedural kita: pemilu berjalan lancar, tapi keadilan sosial tertinggal jauh di belakang.

Yang paling mengkhawatirkan, ini jadi lingkaran setan yang sulit diputus. Politik uang melahirkan pemimpin korup. Pemimpin korup melanggengkan kemiskinan. Dan kemiskinan itu lagi-lagi akan dieksploitasi pada pemilu berikutnya.

Selama rakyat tetap dalam kondisi ekonomi yang lemah, mereka akan selalu jadi sasaran empuk. Selama biaya politik mahal dan tak transparan, jabatan publik akan terus dilihat sebagai mesin pencetak uang.

Tanpa pembenahan yang serius dan berani, demokrasi Indonesia ya cuma jadi ritual lima tahunan. Kosong, tanpa jiwa.

Memutus rantai ini memang berat, tapi bukan hal mustahil. Pertama, pendidikan politik yang masif dan terus-menerus sangat dibutuhkan. Rakyat harus sadar bahwa suara mereka jauh lebih bernilai daripada sekarung beras atau selembar uang seribuan.

Kedua, penegakan hukum terhadap politik uang harus tegas. Tidak boleh ada kompromi.

Aparat penegak hukum tidak boleh gentar oleh tekanan kekuasaan mana pun. Pelanggaran pemilu harus diberi sanksi yang berat, benar-benar membuat jera.

Ketiga, soal pendanaan politik perlu reformasi total. Partai harus dibiayai secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas: agar jabatan publik tidak dijadikan alat balas jasa untuk para donatur.

Dan yang terakhir, peran aktif rakyat sendiri mutlak diperlukan. Demokrasi bukan cuma urusan mencoblos lima tahun sekali. Tapi juga mengawasi, mengkritik, dan menuntut pertanggungjawaban para wakil mereka setiap hari.

Selama rakyat masih diperlakukan sebagai komoditas, selama itu pula demokrasi kita akan tetap pincang. Rakyat tak boleh terus jadi korban dari permainan kekuasaan yang rakus dan tak punya moral.

Demokrasi sejati hanya mungkin terwujud ketika kekuasaan benar-benar diabdikan untuk rakyat. Bukan sebaliknya, menjadikan mereka alat pencapai tujuan. Kalau tidak, sembako dan amplop cokelat itu akan tetap menjadi simbol kemiskinan politik kita sebuah warisan kelam yang dipindahkan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.