Sembako dan Senyum Palsu: Rakyat Hanya Diperas Saat Suara Dibutuhkan

Rakyat Jadi Korban Komoditas Elite Politik

Oleh: Nano Hendi Hartono
Wartawan Senior

Musim pemilu datang lagi. Dan seperti biasa, panggung politik kita tak banyak berubah. Para elite ramai-ramai turun gunung, menyapa, tersenyum lebar. Sembako, kaus partai, bahkan amplop berisi uang, dibagikan dengan narasi kepedulian yang merdu. Tapi coba perhatikan. Begitu suara rakyat terkunci di bilik, semua itu lenyap begitu saja. Rakyat pun kembali ditinggal, berhadapan lagi dengan kemiskinan struktural yang tak kunjung usai.

Ini sudah bukan rahasia lagi, sebenarnya. Rakyat cuma dijadikan komoditas elektoral belaka sekadar angka dan suara yang nilainya melonjak tinggi hanya saat pemilu. Usai itu, kekuasaan sepenuhnya kembali ke genggaman segelintir elite yang sibuk mengurusi kepentingan mereka sendiri.

Lihatlah praktik bagi-bagi sembako dan uang tunai jelang pencoblosan. Itu adalah bentuk paling gamblang dari degradasi demokrasi kita. Yang seharusnya jadi ajang pertarungan gagasan dan visi, malah direduksi jadi transaksi jangka pendek yang menyedihkan antara elite dan rakyat yang serba terjepit.

Mereka, para elite itu, paham betul kondisi riil di lapangan. Kemiskinan, kelaparan, himpitan ekonomi semuanya dilihat sebagai celah. Dalam keadaan perut keroncongan, suara rakyat memang gampang dibeli. Ini bukan soal martabat rakyat yang rendah. Tidak. Sistemnyalah yang memaksa mereka bertahan hidup dengan cara apa adanya.

Yang ironis, praktik buruk ini seolah mendapat legitimasi sosial. Masyarakat menganggap "serangan fajar" sebagai bonus lima tahunan. Di sisi lain, elite politik melihatnya sekadar sebagai "biaya operasional" yang wajar. Akibatnya, demokrasi kita kehilangan roh etika dan moralnya.

Dan setelah terpilih entah jadi anggota dewan, bupati, atau gubernur wajah mereka berubah total. Jabatan yang mestinya amanah, malah diperlakukan layaknya investasi. Modal yang keluar harus kembali, bahkan berlipat ganda.

Di sinilah anggaran negara dan daerah jadi ladang basah. Proyek-proyek digulirkan bukan berdasarkan urgensi kebutuhan publik, tapi lebih melihat potensi komisi di dalamnya. Kebijakan dirancang untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya jaringan, bukan mensejahterakan rakyat.

Korupsi pun tumbuh subur, dari yang recehan sampai yang skalanya mega. Muara dari semua ini cuma satu: pengkhianatan terhadap mandat. Uang rakyat yang mestinya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, malah mengalir deras ke kantong-kantong pribadi.

Sementara elite sibuk dengan gemerlap kekuasaannya, rakyat jelata masih berkutat dengan masalah yang itu-itu lagi. Harga sembako melambung, lapangan kerja sulit, biaya sekolah dan berobat mahal. Akses terhadap ekonomi yang adil pun terasa jauh dari jangkauan.

Negara seolah hanya hadir lewat regulasi dan pungutan, bukan sebagai pelindung. Rakyat kecil kerap jadi korban kebijakan yang tak memihak. Subsidi dipotong, bansal kerap salah sasaran, pembangunan fisik lebih banyak dinikmati segelintir orang.