Nasib Maduro: Sebuah Pertanyaan yang Menggantung

Maduro jelas tidak sendiri. Sejarah panjang Amerika Serikat sebagai negara adidaya, sejak 1945, mencatat setidaknya sembilan pemimpin yang digulingkan secara langsung oleh Washington. Baik lewat operasi militer terbuka maupun lewat permainan gelap CIA.

Daftarnya cukup panjang: mulai dari Mohammad Mosaddegh di Iran (1953), Jacobo Arbenz di Guatemala (1954), hingga yang lebih mutakhir seperti Saddam Hussein di Irak (2003). Belum lagi yang digulingkan secara tidak langsung dengan memanfaatkan kekuatan lokal seperti yang terjadi pada Sukarno atau Gaddafi.

Tapi dari semua nama itu, ada satu yang mirip sekali dengan situasi Maduro sekarang: Manuel Noriega dari Panama.

Keduanya dari Amerika Latin. Keduanya digulingkan oleh presiden dari Partai Republik Noriega oleh Bush Senior. Dan alasan yang dikedepankan pun nyaris sama: perdagangan narkoba. Bahkan ada satu detail yang bikin merinding: tanggal penangkapan mereka berdua sama persis, 3 Januari.

Kebetulan? Rasanya tidak. Sepertinya Trump memang sengaja ingin meniru atau bahkan melampaui prestasi Bush Senior.

Nah, soal Bush Senior ini menarik. Dia sering dianggap kurang "berfungsi" di antara para presiden Republik modern. Tapi dialah yang berhasil mengalahkan Saddam Hussein dalam Perang Teluk 1990-91. Uniknya, setelah menang, Bush Senior tidak serta-merta menjatuhkan Saddam. Dia pikir Irak akan kacau balau kalau Saddam langsung dihabisi. Pasukan AS ditarik, sanksi ekonomi yang dipilih.

Beda dengan anaknya, Bush Jr. Dia tak pikir panjang. Saddam digulingkan, Irak pun hancur hingga sekarang dan malah jatuh ke pangkuan Iran.

Lalu, kenapa Noriega harus jatuh?

Jawabannya sederhana: Panama itu vital buat AS. Di situlah Terusan Panama berada, jalur laut strategis yang menghubungkan pantai timur dan barat Amerika.

Terusan itu sendiri dibangun AS dengan cara yang… ya, bisa dibilang kriminal. Awalnya Panama bagian dari Kolombia. Begitu AS tahu daerah itu cocok untuk terusan, mereka dukung pemberontak Panama merdeka. Sejak itu, Panama jadi sekutu patuh. AS tak akan terima pemimpin di sana yang melawan.

Masalahnya, Noriega main dua wajah. Di depan dia pro-AS, tapi di belakang dia berhubungan dengan negara-negara seperti Kuba.

Ketika ketahuan, AS pun cari alasan. Narkoba jadi tameng. Mereka luncurkan Operasi Just Cause "Operasi Tujuan Mulia", namanya saja sudah ironis. Operasi itu dimulai 20 Desember 1989. Butuh dua minggu untuk menangkap Noriega. Kalo zaman Trump sekarang, mungkin cuma butuh hitungan jam.

Setelah jatuh, AS angkat pemimpin boneka. Noriega diadili di Florida, diganjar 40 tahun penjara. Dia dibebaskan awal tahun 2007 setelah 17 tahun mendekam, tapi tak lama kemudian dipenjara lagi di Panama hingga meninggal pada 2017.

Maduro kemungkinan besar menghadapi jalan yang serupa.

Hukuman mati mungkin terlalu ekstrem, tapi penjara puluhan tahun atau seumur hidup sangat mungkin. Peluang terbaiknya cuma satu: sekutu lamanya seperti China atau Rusia membujuk Trump untuk mengasingkan Maduro. Tapi itu akan membuat Trump terlihat lemah. Jadi, harapannya tipis.

Banyak orang bertanya, kenapa AS tidak dikutuk habis-habisan seperti Rusia saat serang Ukraina?

Jawabannya simpel: karena AS adalah negara adidaya. Yang terkuat. Dalam politik internasional, yang kuat punya hak veto terhadap realitas.

Alasan narkoba itu cuma untuk konsumsi domestik. Rakyat AS butuh pembenaran. Untuk dunia luar? AS tak perlu banyak penjelasan. Bukan berarti negara lain setuju, tapi itulah realitas pahitnya.

Di tingkat global, keadilan itu ilusi. Kenapa? Karena tidak ada pemerintahan dunia.

PBB bukan pemerintah global. Mereka tak punya polisi atau tentara sendiri. PBB cuma bisa jalan kalau negara-negara besar sepakat. Kalo nggak, ya mandek. ICC dan ICJ pun cuma upaya simbolis. Tanpa otoritas yang punya gigi, hukum internasional cuma jadi selebaran ancaman.

Lalu, kenapa nggak bikin pemerintahan dunia saja?

Siapa yang mau menyerahkan kedaulatannya? Nggak ada. Uni Eropa saja yang coba integrasi lebih dalam sudah ribut sendiri. Apalagi tingkat global.

Dan kalaupun ada, belum tentu adil. Kekuasaan akan tetap di tangan yang paling kuat. Persis seperti di dalam negeri mana pun, yang berkuasa tetaplah elit.

Jadi, inilah dasar paling mendasar dalam politik internasional: tidak ada keadilan sejati, karena tidak ada yang bisa memaksanya. Dalam kondisi seperti ini, negara kuat bisa berbuat nyaris semaunya.

Hal yang sama berlaku untuk Rusia dan China. Rusia disanksi habis-habisan, tapi apa Putin akan diseret ke ICC? Nggak mungkin. China pun, kalau suatu hari menyerang Taiwan, mungkin akan diboikot. Tapi dihukum oleh PBB? Jawabannya: tidak.

AS sendiri pun segan berperang langsung dengan mereka. Perang proksi dan sanksi adalah batas maksimalnya. Artinya, kekuasaan memang tidak dimonopoli satu pihak.

Logikanya jadi jelas buat setiap pemimpin. Anda tidak bisa begitu saja jadi pahlawan anti-AS atau anti-adidaya lain. Tapi setiap pilihan punya konsekuensinya sendiri. Mau pro-AS, anti-AS, atau coba main dua kaki semuanya ada risikonya.

Lihat saja Korea Utara. Mereka bertindak seolah punya nuklir karena sadar, pada akhirnya cuma bisa andalkan diri sendiri.

Pemimpin yang bijak, dalam sistem dunia yang kejam dan tak adil ini, adalah yang mampu menjaga rakyat dan negaranya tetap bertahan. Itu saja. Tidak lebih.

(Ayman Rashdan Wong)