Satgas Kuala dan Cerita Tentang Mur Baut

Oleh: Made Supriatma (Penulis dan Peneliti pada ISEAS-Yusof Ishak Institute)

Sudah lebih dari sebulan bencana banjir dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatra. Penanganannya? Kacau balau. Rakyat yang terdampak harus menunggu lama sekali untuk mendapat bantuan yang layak. Birokrasi yang mestinya bergerak cepat malah terlihat lumpuh total.

Koordinasi antar lembaga berantakan. Di awal bencana, menteri dan politisi memang ramai-ramai datang ke lokasi. Tapi menurut sejumlah saksi, kedatangan mereka lebih untuk pencitraan ketimbang menyelesaikan masalah. Konten di media sosial sepertinya lebih diutamakan daripada kebijakan nyata di lapangan.

Inkompetensi pemerintah dalam menangani bencana ekologis ini sudah jadi bahan kritik luas. Dan balasannya? Beberapa pengkritik malah mendapat teror. Ada yang dapat kiriman bangkai, mobilnya dirusak, bahkan rumahnya dilempar bom molotov. Sungguh situasi yang memprihatinkan.

Di sisi lain, pemerintah berusaha menunjukkan mereka bekerja. Presiden merayakan tahun baru di Aceh, walau sempat cegukan saat meneriakkan "Selamat tahun baru 2021!".

Namun begitu, media kemudian dipenuhi gambar Presiden memimpin rapat koordinasi untuk rekonstruksi. Masalahnya, bencana belum usai. Longsor dan banjir masih terjadi karena hujan tak kunjung berhenti. Bahkan rumah yang baru dibersihkan pun ada yang kembali tenggelam lumpur.

Dalam rapat Kamis lalu, Presiden menyetujui usulan Menhan Prabowo untuk mengeruk muara sungai-sungai yang dangkal. Lokasinya antara lain di Aceh Tamiang, Bireun, dan Sibolga. Logikanya, dengan pengerukan, kapal bisa masuk membawa alat berat, lalu mengolah air di muara jadi air bersih.

Menhan bergerak cepat. Dia membentuk Satgas Kuala yang dibagi dua tim: satu untuk pengerukan, satu lagi untuk menyedot dan menjernihkan air.

Keputusan ini diambil setelah ia berbicara dengan KSAD dan Wakil Panglima TNI. Menariknya, Panglima TNI sendiri tidak terlihat dalam pembahasan ini.

Mendagri juga tak ketinggalan memberi usulan. Dia menyarankan pakai alat penyedot yang dipakai penambang di Bangka Belitung.

"Itu daya sedotnya luar biasa, mereka cepat sekali, Pak," kata Mendagri kepada Prabowo.

Presiden terlihat antusias. Dia minta Menhan koordinasi dengan gubernur, hubungi BUMN, dan libatkan insinyur dari kampus. Bahkan dana rekonstruksi dinaikkan dari 51 triliun menjadi 60 triliun.

Bagi yang jarang melihat proses kebijakan dibuat, langkah-langkah ini mungkin terlihat seperti komando yang tegas dan cepat. Sat set bat bet, langsung eksekusi.

Tapi mari kita berhenti sejenak. Lihat dengan kacamata orang awam saja. Tidak perlu jadi ahli teknik untuk bertanya.

Pertama, soal penanggulangan bencana yang mendasar: distribusi bantuan, pengungsian, makanan. Apakah ini sudah beres? Faktanya, hingga kini masih ada 370 ribu lebih orang mengungsi, 1.154 meninggal, dan 165 hilang.

Kedua, bencana ini kan banjir dan longsor yang berulang. Kalau muara dikeruk, berapa lama akan bertahan sebelum kembali penuh lumpur? Lagi-lagi, akal sehat biasa saja cukup untuk mempertanyakannya.

Ketiga, kenapa akar masalahnya tidak disentuh? Ini kan bencana ekologis. Kerusakan lingkungan di hulu. Kenapa tidak ada upaya menghentikan aktivitas perusak di sana?

Tak perlu operasi militer besar-besaran untuk ini. Cukup buat kebijakan tegas dan tegakkan hukum. Prabowo sendiri pernah bikin Satgas Penertiban Kawasan Hutan, yang menyita jutaan hektar kebun sawit ilegal. Tapi tanah sitaan itu tidak dihutankan kembali, malah diberikan ke PT Agrinas Palma untuk dikelola. Mirip nasionalisasi diam-diam.

Saya jujur saja bengong dengan kebijakan Satgas Kuala ini. Mungkin saya yang kurang informasi. Tapi setelah tanya ke beberapa kawan jurnalis, tak satu pun bisa jelaskan dengan gamblang apa urgensi sebenarnya.

Ini jadi tipikal kebijakan rezim sekarang: memberi makan anak yang sudah kenyang; mengeruk lumpur yang akan datang lagi; menertibkan hutan hanya untuk menyerahkan pengelolaannya ke perusahaan lain.

Atau contoh lain: mendirikan koperasi dengan modal dipaksakan dari pinjaman bank. Parahnya, militer dan PT Agrinas Pangan malah membangunkan gudang senilai 2,5 miliar untuk koperasi yang belum jalan itu. Jadi belum mulai usaha sudah punya utang.

Saya berusaha paham. Ini sebenernya untuk apa sih? Satu hal yang tak pernah dilakukan pemerintahan ini adalah pengkajian mendalam berdasarkan keahlian dan kompetensi teknis.

Semua ini cuma akan menghamburkan uang negara yang sebenarnya tak kita punya. Ingat kasus jembatan Bailey yang bautnya dikatakan dicuri? Ternyata itu buah dari konstruksi yang serampangan. Saya sampai berpikir keras dan geram. Kalau cuma pasang baut saja tidak becus, apa pantas dipercaya mengelola negara sekompleks ini?

Pertanyaan itu pahit, memang. Sepanjang setahun terakhir, saya amati betul pemerintahan ini. Hasilnya? Saya merasa tertekan. Ternyata saya tidak sendiri. Seorang psikolog di media sosial bercerita, dalam seluruh karirnya, baru dua orang yang datang karena stres memandang situasi negara.

Mungkin metafora terbaik untuk menyambut tahun 2026 adalah ini: kita seperti truk Republik yang muatannya berat sekali, harus melintasi jembatan yang baut-bautnya tidak terpasang dengan baik. Atau kalau pun terpasang, mur-murnya sudah kendor.

Seperti itulah keadaan kita sekarang.