Satgas Kuala dan Cerita Tentang Mur Baut

Oleh: Made Supriatma (Penulis dan Peneliti pada ISEAS-Yusof Ishak Institute)

Sudah lebih dari sebulan bencana banjir dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatra. Penanganannya? Kacau balau. Rakyat yang terdampak harus menunggu lama sekali untuk mendapat bantuan yang layak. Birokrasi yang mestinya bergerak cepat malah terlihat lumpuh total.

Koordinasi antar lembaga berantakan. Di awal bencana, menteri dan politisi memang ramai-ramai datang ke lokasi. Tapi menurut sejumlah saksi, kedatangan mereka lebih untuk pencitraan ketimbang menyelesaikan masalah. Konten di media sosial sepertinya lebih diutamakan daripada kebijakan nyata di lapangan.

Inkompetensi pemerintah dalam menangani bencana ekologis ini sudah jadi bahan kritik luas. Dan balasannya? Beberapa pengkritik malah mendapat teror. Ada yang dapat kiriman bangkai, mobilnya dirusak, bahkan rumahnya dilempar bom molotov. Sungguh situasi yang memprihatinkan.

Di sisi lain, pemerintah berusaha menunjukkan mereka bekerja. Presiden merayakan tahun baru di Aceh, walau sempat cegukan saat meneriakkan "Selamat tahun baru 2021!".

Namun begitu, media kemudian dipenuhi gambar Presiden memimpin rapat koordinasi untuk rekonstruksi. Masalahnya, bencana belum usai. Longsor dan banjir masih terjadi karena hujan tak kunjung berhenti. Bahkan rumah yang baru dibersihkan pun ada yang kembali tenggelam lumpur.

Dalam rapat Kamis lalu, Presiden menyetujui usulan Menhan Prabowo untuk mengeruk muara sungai-sungai yang dangkal. Lokasinya antara lain di Aceh Tamiang, Bireun, dan Sibolga. Logikanya, dengan pengerukan, kapal bisa masuk membawa alat berat, lalu mengolah air di muara jadi air bersih.

Menhan bergerak cepat. Dia membentuk Satgas Kuala yang dibagi dua tim: satu untuk pengerukan, satu lagi untuk menyedot dan menjernihkan air.

Keputusan ini diambil setelah ia berbicara dengan KSAD dan Wakil Panglima TNI. Menariknya, Panglima TNI sendiri tidak terlihat dalam pembahasan ini.

Mendagri juga tak ketinggalan memberi usulan. Dia menyarankan pakai alat penyedot yang dipakai penambang di Bangka Belitung.

Presiden terlihat antusias. Dia minta Menhan koordinasi dengan gubernur, hubungi BUMN, dan libatkan insinyur dari kampus. Bahkan dana rekonstruksi dinaikkan dari 51 triliun menjadi 60 triliun.

Bagi yang jarang melihat proses kebijakan dibuat, langkah-langkah ini mungkin terlihat seperti komando yang tegas dan cepat. Sat set bat bet, langsung eksekusi.