Politikus Gerindra Terseret Pusaran Korupsi BBM Navigasi Pontianak

Kasus korupsi pengadaan BBM nonsubsidi di Distrik Navigasi Pontianak ternyata jauh lebih dalam dari yang diduga. Lapisan persoalannya mengerucut pada satu hal: konflik kepentingan. Bagaimana mungkin jabatan publik berbaur begitu saja dengan urusan bisnis pribadi?

Di pusaran ini, muncul nama Yuliansyah. Dia bukan sembarang orang. Selain duduk sebagai anggota DPR RI dari Kalbar, pria ini juga Ketua DPD Partai Gerindra di provinsi yang sama. Tapi ada satu peran lain yang kini jadi sorotan: Direktur PT Cangka Jaya Nova.

Menurut catatan penyidik Kejati Kalbar, perusahaan itulah yang menang lelang pengadaan BBM nonsubsidi untuk tahun 2020. Proyeknya sendiri sudah bau busuk. Diduga penuh penyimpangan dan berisiko bikin negara rugi miliaran. Gara-gara ini, pertanyaan besar soal etika dan transparansi bergema kencang.

Memang, sektor pengadaan BBM untuk keselamatan pelayaran jarang jadi perhatian. Padahal, anggarannya gede-gedean. Lalu, bagaimana bisa sebuah perusahaan yang dipimpin politisi aktif begitu mudah mengantongi proyek negara?

Keseriusan aparat mulai terlihat Senin lalu. Tanggal 29 Desember 2025, Kejati Kalbar menggeledah Kantor Distrik Navigasi di Jalan Khatulistiwa. Situasinya ketat, bahkan dikawal personel TNI AD. Mereka masuk, menyisir ruang-ruang strategis, dan menyita segunung dokumen penting.

Dokumen-dokumen itu, yang diduga terkait lelang dan pengadaan, langsung diamankan dalam boks tersegel. Langkah awal untuk mengurai benang kusut.

Kepala Kejati Kalbar, Dr. Emilwan Ridwan, membenarkan aksi penggeledahan itu. Tapi begitu ditanya soal keterkaitan sang politisi, Yuliansyah, jawabannya justru datang dari Jubir.

I Wayan Gedin Harianta, SH., MH, dari Seksi Penerangan Hukum Kejati, memilih bersikap hati-hati. “Saya belum bisa berkomentar lebih jauh,” kira-kira begitu sikapnya.

Dari kubu Yuliansyah? Sama sekali tak ada suara. Berbagai upaya konfirmasi, termasuk lewat WhatsApp, tak digubris. Diamnya mereka justru memantik kecurigaan publik. Masyarakat minta penyidikan ini jangan setengah-setengah, jangan cuma berhenti di level perusahaan saja.

Kejati berjanji akan bekerja profesional dan transparan. Tapi wacana normatif seperti itu sudah sering kita dengar. Yang ditunggu sekarang adalah bukti nyata. Kasus ini benar-benar ujian: seberapa berani aparat menelusuri jejak korupsi yang melibatkan relasi kuasa antara politik dan bisnis.

Pertanyaan besarnya tetap menggantung. Akankah penyidikan ini berani membongkar sampai ke aktor intinya? Atau malah kandas di tengah jalan, seperti banyak kasus lainnya? Hanya waktu yang bisa menjawab.