Demokrat Tegaskan Roy Suryo Bukan Kader, Sebut Isu Ijazah Jokowi sebagai Pola Fitnah

Partai Demokrat kembali angkat bicara. Kali ini, mereka secara tegas menyatakan bahwa Roy Suryo, yang kini berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi, bukanlah kader partai mereka. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi yang menyebut partai berlambang mercy itu berada di balik kasus tersebut.

Penegasan itu datang dari Ahmad Khoirul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Ia merespons tudingan yang menyebut banyak kadernya terlibat dalam kasus yang digulirkan Roy Suryo itu. Memang, selain Roy, ada nama Denny Indrayana, mantan wakil menteri era SBY yang juga kader Demokrat, yang bertindak sebagai kuasa hukum. Belum lagi beberapa kader lain yang sebelumnya mendesak agar ijazah Jokowi dibuka ke publik. Semua ini memicu desas-desus: benarkah Demokrat dan SBY punya peran di balik layar?

Umam dengan lugas menjawab. "Satu hal yang pasti, Mas Roy Suryo bukan bagian dari Partai Demokrat," katanya.

"Beliau ini partikel bebas yang terpisah jauh secara organisasi dan struktural dari partai," tegasnya dalam sebuah penjelasan.

Lalu, bagaimana dengan Denny Indrayana dan dukungan dari kader lain? Umam melihatnya sebagai relasi profesional semata. Menurutnya, itu wajar. "Kalau ada elemen yang memberikan dukungan, ya itu kan pola relasi profesional mereka. Kita tidak tahu-menahu. Itu betul-betul terpisah dari partai," ujarnya.

Ia lalu mengutip pernyataan Refly Harun, yang menyebut wajar saja jika seseorang yang berurusan hukum meminta bantuan pada lingkaran terdekatnya, termasuk teman lama. "Nah, dalam konteks itu, proses pertemanan lama yang jadi koneksi itu hak masing-masing orang," sambung Umam.

Intinya, partai bersikukuh tak terlibat. "Secara keorganisasian, dalam konteks berdemokrasi dan berpolitik, sama sekali tidak ada. Partai Demokrat clean and clear. Tidak terlibat dalam konteks isu ijazah Pak Jokowi. Sama sekali!" tekan Umam dengan nada tinggi.

Guna membuktikan keseriusannya, partai bahkan telah melayangkan somasi ke sejumlah akun media sosial yang menuding SBY sebagai dalang. Umam geram. Ia menilai ini bukan sekadar opini spontan dari masyarakat, melainkan pola disinformasi yang terkoordinasi.

"Sumber fitnah dan polanya sangat berbeda. Ini bukan sesuatu yang genuin dari masyarakat, tapi pola fitnah yang disebarkan masif oleh akun-akun anonim," paparnya dalam tayangan Kompas TV, Kamis (1/1/2025).

Karakter serangan di media sosial itu, kata dia, cenderung berulang dan terkoordinasi. "Kita mencermati, disinformasi ini cukup berbahaya. Bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi kita," imbuhnya.

Tak dipungkiri, SBY sendiri merasa sangat terganggu dengan tudingan-tudingan itu. "Kalau didiamkan, bisa jadi preseden buruk. Artinya, kita membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal," ucap Umam. Somasi itu, lanjutnya, bukan cuma soal reputasi, tapi juga bagian dari edukasi politik dalam kebebasan berekspresi.

Lantas, siapa dalang di balik akun-akun itu? Apakah pendukung Jokowi atau pihak netral? Umam enggan berspekulasi. Ia hanya mengamati, meski akun-akun itu merebak sporadis, angka views-nya tak terlalu besar. "Ada yang ribuan, bahkan sampai 10.000. Tapi bandingkan dengan pemberitaan yang bisa mencapai jutaan," katanya.

Tapi, bagaimanapun, fitnah tak boleh dibiarkan. "Bisa jadi kebenaran baru yang sulit diklarifikasi nantinya," ujarnya. Inilah ikhtiar mereka untuk menghentikan asumsi yang tidak produktif bagi demokrasi.

Umam juga berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika punya sistem yang bisa mendeteksi aktor di balik akun-akun tersebut. Somasi ini, ia sebut, adalah proses awal sekaligus ultimatum. "Ini memberi ruang bagi mereka yang bersangkutan untuk mengakhiri tindakannya, klarifikasi, dan meminta maaf jika punya itikad baik," jelasnya.

Jika proses damai tak berjalan? Demokrat siap membawanya ke ranah hukum. Mereka tak memberi batas waktu khusus, berharap semuanya berjalan natural. "Sikap dan ketegasan Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat kami sampaikan ke publik. Kami sama sekali tidak terlibat. Jangan bawa-bawa isu tidak produktif ke dalam demokrasi kita," tukas Umam menutup pembicaraan.

Siapa sebenarnya Ahmad Khoirul Umam?

Di balik pernyataan tegasnya, Umam adalah seorang akademisi. Ia tercatat sebagai dosen di Universitas Paramadina. Latar belakang pendidikannya kuat: Sarjana Hukum Islam dan Politik dari UIN Walisongo (2005), lalu meraih gelar master di bidang Asian Governance dari Flinders University, Australia. Gelar doktor Ilmu Politik ia dapatkan dari University of Queensland, Australia, dengan disertasi yang mengkaji kapasitas KPK.

Karirnya cukup mentereng. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan menjadi editor “Jurnal Integritas” terbitan KPK. Bidang penelitiannya fokus pada anti-korupsi dan reformasi kebijakan di sektor-sektor strategis Indonesia.

Bergabung dengan Demokrat

Umam resmi bergabung sebagai kader Partai Demokrat dan langsung menduduki jabatan struktural di DPP pada 2025. Pengumuman posisinya sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis dilakukan langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Minggu, 23 Maret 2025.

"Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis, Doktor Ahmad Khoirul Umam," ucap AHY kala itu, disambut tepuk tangan kader.

AHY lalu berseloroh melihat respons tersebut. "Agak familiar ya mukanya," katanya saat menyambut Umam naik ke panggung. Memang, wajah Umam tak asing di publik karena kerap memberikan analisis politik di berbagai media.

Struktur kepengurusan DPP Demokrat 2025–2030 ini sendiri adalah hasil Kongres ke-VI partai yang digelar akhir Februari 2025. Dalam kongres itu, AHY kembali terpilih sebagai Ketua Umum, sementara SBY ditetapkan kembali sebagai Ketua Majelis Tinggi.