Demokrat Somasi Akun Medsos Tuding SBY Dalang Isu Ijazah Jokowi

Partai Demokrat akhirnya bergerak. Mereka resmi melayangkan somasi kepada sejumlah akun media sosial yang dengan terang-terangan menuding Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang di balik gosip ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Langkah ini, kata mereka, adalah peringatan keras.

Menurut Ahmad Khoirul Umam dari Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat, tudingan yang beredar itu bukan sekadar suara biasa dari masyarakat. Polanya terlalu jelas. “Sumber fitnah dan pola disinformasinya sangat berbeda,” ujarnya dalam tayangan Kompas TV, Kamis lalu. “Ini bukan sesuatu yang genuin, tapi sebuah pola fitnah yang disebarkan masif oleh akun-akun anonim.”

Umam melihat prosesnya berulang dan terkoordinasi. Itu yang berbahaya. Bisa merusak reputasi, sekaligus menggerogoti ruang demokrasi yang sehat.

Diakui, SBY sendiri merasa sangat terganggu dengan isu ini. Diam bukanlah pilihan. “Kalau didiamkan, bisa jadi dianggap pembenaran. Bisa menciptakan preseden buruk di mana politik fitnah dinormalisasi,” tegas Umam. Somasi ini bukan cuma soal menjaga kehormatan, tapi juga bagian dari pendidikan politik dalam kebebasan berekspresi.

Lalu, siapa sebenarnya yang ada di balik akun-akun itu? Apakah pendukung Jokowi atau pihak netral? Umam enggan berspekulasi. Yang dia catat, akun-akun itu muncul sporadis. Meski jumlah view-nya tak besar hanya ribuan atau puluhan ribu tapi dampaknya bisa luas. Fitnah, sekali menyebar, bisa berubah jadi ‘kebenaran’ baru yang sulit diluruskan.

“Ini ikhtiar kami untuk klarifikasi,” katanya. “Agar asumsi tidak produktif bisa dihentikan dan kita melangkah ke hal-hal yang lebih bermanfaat.”

Umam juga berharap Kementerian Komunikasi dan Digital punya sistem yang mampu mendeteksi aktor di balik layar. Somasi ini adalah langkah awal, memberi ruang bagi mereka untuk berhenti dan meminta maaf. Tapi jika diabaikan, Partai Demokrat siap membawanya ke ranah hukum. Mereka tak memberi batas waktu khusus, berharap prosesnya berjalan natural.

Sebelumnya, politikus Demokrat Andi Arief sudah lebih dulu angkat bicara. Dalam sebuah video di akun X-nya, Rabu lalu, dia mengaku bertemu SBY. “Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar,” kata Andi. Bahkan SBY dituding berkolaborasi dengan Megawati. “Sama sekali tidak benar. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini juga baik.”

Andi menuturkan, jika fitnah tak berhenti, SBY siap menempuh jalur hukum. “Hari-hari politik kan sudah dipimpin Mas AHY. Pak SBY kini lebih fokus pada seni lukis dan klub voli Lavani,” ujarnya.

Di sisi lain, PDIP juga bersuara. Politikus mereka, Guntur Romli, menyebut Megawati dan partai merasa dirugikan oleh tuduhan serupa. “Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan,” katanya kepada media, Kamis kemarin.

Menariknya, Guntur menegaskan bahwa pertimbangan hukum ini bukan perintah langsung dari Megawati. Ini murni inisiatif kader. “Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader,” ujarnya. Lalu dia menambahkan, “Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami.”

Bagaimana dengan Jokowi sendiri? Presiden ketujuh itu sebenarnya sudah lama bicara. Dalam wawancara eksklusif Kompas TV Selasa lalu, Jokowi blak-blakan menyebut ada agenda besar politik di balik isu ijazahnya. Dia diam saja selama ini karena yakin dengan ijazah aslinya. “Yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu,” katanya sambil tersenyum.

Menurutnya, akan lebih baik jika pembuktiannya di pengadilan. “Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?”

Jokowi melihat ini semua sebagai bagian dari operasi politik. Ada yang ingin menurunkan reputasinya. “Meskipun saya enggak merasa punya reputasi apa-apa,” selorohnya. Dia menduga kuat ada kepentingan politik dan orang besar di baliknya. Siapa? “Ya, saya kira gampang ditebak lah,” jawabnya singkat, tanpa mau menyebut nama.

Di tengah tantangan besar negara, seperti perubahan teknologi dan AI, Jokowi merasa energi bangsa seharusnya tak terkuras untuk urusan seperti ini. “Jangan malah kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya ya urusan ringan,” pungkasnya.