Nikel dan BRICS: Diplomasi Hilirisasi Indonesia di Tengah Perang Dagang Global

Januari 2025 mencatat sejarah baru. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, jadi yang pertama dari Asia Tenggara. Langkah ini bukan sekadar formalitas diplomatik. Ia menandai pergeseran serius dalam peta kekuatan global, terutama di tengah perebutan sengit atas mineral kritis dan teknologi hijau. Posisi Indonesia kini makin strategis, didorong oleh satu aset utama: cadangan nikel terbesarnya di dunia, yang menguasai hampir setengah pasokan global.

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah bukan cuma soal ekonomi. Ia telah berubah menjadi alat diplomasi yang ampuh untuk memperbesar pengaruh di kancah internasional.

Tekanan dan Persaingan Global

Namun begitu, jalan yang ditempuh Indonesia bukannya mulus. Larangan ekspor nikel sejak 2020 memang mengubah wajah industrinya, dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pusat pengolahan bernilai tambah. Tapi langkah berani itu langsung menuai reaksi. Uni Eropa menggugat di WTO, menuding kebijakan itu tidak adil. Amerika Serikat, khususnya di era Presiden Trump yang kedua, juga bersikap kritis dan mencabut insentif untuk kendaraan listrik. Jepang pun ikut bersuara, khawatir pasokan bahan bakunya untuk manufaktur bakal terganggu.

Gesekan-gesekan ini memperlihatkan satu hal. Hilirisasi telah melampaui wacana industri murni. Ia kini adalah bagian dari pertarungan geopolitik untuk memimpin transisi energi. Respons keras dari negara-negara maju menunjukkan betapa Indonesia telah mengganggu tatanan rantai pasokan global yang sudah mapan selama puluhan tahun.

BRICS sebagai Alternatif Strategis

Di tengah tekanan itulah, keanggotaan di BRICS muncul sebagai jalur alternatif. Blok ini menawarkan akses ke pembiayaan dari Bank Pembangunan Baru, peluang kerja sama investasi Selatan-Selatan, dan transfer teknologi di luar skema Barat yang kerap penuh syarat. Pilihan ini sejalan dengan prinsip bebas-aktif yang sudah lama dipegang: mandiri secara strategis tanpa harus memihak blok mana pun.

Meski demikian, Tiongkok tetaplah mitra kunci. Perdagangan kedua negara menembus angka fantastis, USD 135 miliar pada 2024. Investasi Tiongkok di sektor nikel, baja, dan baterai kendaraan listrik juga mengalir deras, mencapai USD 9,3 miliar melalui skema Belt and Road Initiative.

Menurut data KADIN, kerja sama hilir ini bahkan sudah membuahkan surplus perdagangan sekitar USD 2 miliar bagi Indonesia di awal 2025. Angka itu jadi bukti nyata bahwa strategi ini mulai membawa hasil.

Pada April 2025, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Mereka membahas kemungkinan perjanjian dagang bilateral untuk meminimalkan risiko tarif dan mempererat ekonomi di dalam BRICS.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan kembali posisi Indonesia.

“Kami tetap berkomitmen pada politik luar negeri yang tidak berpihak… Kami menginginkan perdamaian dengan semua bangsa,” ujarnya, seperti dilaporkan ANTARA News.

Upaya Balancing dalam Tatanan Dunia Multipolar