Nikel dan BRICS: Diplomasi Hilirisasi Indonesia di Tengah Perang Dagang Global

Januari 2025 mencatat sejarah baru. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, jadi yang pertama dari Asia Tenggara. Langkah ini bukan sekadar formalitas diplomatik. Ia menandai pergeseran serius dalam peta kekuatan global, terutama di tengah perebutan sengit atas mineral kritis dan teknologi hijau. Posisi Indonesia kini makin strategis, didorong oleh satu aset utama: cadangan nikel terbesarnya di dunia, yang menguasai hampir setengah pasokan global.

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah bukan cuma soal ekonomi. Ia telah berubah menjadi alat diplomasi yang ampuh untuk memperbesar pengaruh di kancah internasional.

Tekanan dan Persaingan Global

Namun begitu, jalan yang ditempuh Indonesia bukannya mulus. Larangan ekspor nikel sejak 2020 memang mengubah wajah industrinya, dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pusat pengolahan bernilai tambah. Tapi langkah berani itu langsung menuai reaksi. Uni Eropa menggugat di WTO, menuding kebijakan itu tidak adil. Amerika Serikat, khususnya di era Presiden Trump yang kedua, juga bersikap kritis dan mencabut insentif untuk kendaraan listrik. Jepang pun ikut bersuara, khawatir pasokan bahan bakunya untuk manufaktur bakal terganggu.

Gesekan-gesekan ini memperlihatkan satu hal. Hilirisasi telah melampaui wacana industri murni. Ia kini adalah bagian dari pertarungan geopolitik untuk memimpin transisi energi. Respons keras dari negara-negara maju menunjukkan betapa Indonesia telah mengganggu tatanan rantai pasokan global yang sudah mapan selama puluhan tahun.

BRICS sebagai Alternatif Strategis

Di tengah tekanan itulah, keanggotaan di BRICS muncul sebagai jalur alternatif. Blok ini menawarkan akses ke pembiayaan dari Bank Pembangunan Baru, peluang kerja sama investasi Selatan-Selatan, dan transfer teknologi di luar skema Barat yang kerap penuh syarat. Pilihan ini sejalan dengan prinsip bebas-aktif yang sudah lama dipegang: mandiri secara strategis tanpa harus memihak blok mana pun.

Meski demikian, Tiongkok tetaplah mitra kunci. Perdagangan kedua negara menembus angka fantastis, USD 135 miliar pada 2024. Investasi Tiongkok di sektor nikel, baja, dan baterai kendaraan listrik juga mengalir deras, mencapai USD 9,3 miliar melalui skema Belt and Road Initiative.

Menurut data KADIN, kerja sama hilir ini bahkan sudah membuahkan surplus perdagangan sekitar USD 2 miliar bagi Indonesia di awal 2025. Angka itu jadi bukti nyata bahwa strategi ini mulai membawa hasil.

Pada April 2025, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Mereka membahas kemungkinan perjanjian dagang bilateral untuk meminimalkan risiko tarif dan mempererat ekonomi di dalam BRICS.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan kembali posisi Indonesia.

“Kami tetap berkomitmen pada politik luar negeri yang tidak berpihak… Kami menginginkan perdamaian dengan semua bangsa,” ujarnya, seperti dilaporkan ANTARA News.

Upaya Balancing dalam Tatanan Dunia Multipolar

Indonesia pelan-pelan memainkan peran sebagai jembatan. Bukan cuma antara negara maju dan berkembang, tapi juga dalam percaturan geopolitik yang semakin multipolar. Strategi hilirisasi bisa dilihat sebagai bentuk “penyeimbangan lunak” – meningkatkan daya tawar tanpa perlu konfrontasi terbuka. Cara ini memungkinkan Indonesia mendiversifikasi mitra, membuka pasar baru, dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan ekonomi.

BRICS juga memberi panggung untuk mendorong perubahan tata kelola global. Mulai dari upaya dedolarisasi, emansipasi keuangan, hingga perjuangan agar suara negara berkembang lebih didengar. Partisipasi di dalamnya memperkuat legitimasi dan identitas Indonesia sebagai kekuatan menengah yang sedang naik daun.

Tantangan dan Langkah di Masa Depan

Tapi tentu saja, masih banyak pekerjaan rumah. Di balik angka investasi yang menggiurkan, Jakarta masih bergulat dengan masalah struktural. Defisit perdagangan dengan Tiongkok justru melebar, sementara ketergantungan pada mesin, teknologi, dan keahlian impor masih sangat tinggi. Ini berisiko menjebak Indonesia hanya sebagai “pabrik pemrosesan”, bukan pusat manufaktur berteknologi tinggi yang mandiri.

Persoalan lain juga datang dari dalam. Tekanan lingkungan dan protes masyarakat lokal di area tambang kian menguat. Isu keberlanjutan dan keadilan sosial tak bisa lagi diabaikan begitu saja.

Di tingkat geopolitik, risiko ketergantungan pada satu mitra utama tetap mengintai, apalagi di tengah persaingan AS-China yang makin panas. BRICS menawarkan jalan keluar, tapi manfaatnya harus dikelola dengan sangat hati-hati. Sementara itu, gugatan di WTO dan gelombang proteksionisme global terus menguji ketangguhan diplomasi Indonesia.

Karena itulah, pemerintah perlu berhati-hati. Kebijakan hilirisasi harus naik kelas, tidak berhenti pada pembangunan smelter semata, tapi mendorong lompatan teknologi yang riil. Diversifikasi mitra investasi – ke Korea Selatan, Jepang, atau Timur Tengah – menjadi kunci agar tidak terjebak pada ketergantungan baru.

Reformasi regulasi dan tata kelola lingkungan juga harus diperkuat untuk membangun kredibilitas. Pada akhirnya, BRICS harus dimanfaatkan bukan sekadar sebagai “pelindung”, melainkan sebagai panggung untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar Indonesia di meja perundingan global. Inilah transformasi yang diidamkan: dari pengikut aturan menjadi pembentuk aturan.

Momen Penting bagi Indonesia

Diplomasi hilirisasi ini adalah momen penting. Bergabung dengan BRICS bukan cuma soal pergeseran blok. Ia adalah kalibrasi ulang ambisi Indonesia untuk bertransformasi: dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi kekuatan industri; dari pihak yang hanya menerima keputusan global menjadi aktor yang aktif membentuknya.

Jika dijalankan dengan konsisten dan didukung diplomasi yang cerdik, langkah ini bisa jadi pencapaian geopolitik paling transformatif dalam satu dekade terakhir. Ia akan mendefinisikan ulang peran Indonesia dalam tatanan ekonomi dunia, sekaligus memperkuat kedaulatan nasional di era dimana kendali atas mineral kritis sama artinya dengan pengaruh global.

Dunia sedang berubah cepat. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan benar-benar memanfaatkan momen ini, atau justru membiarkannya berlalu?