Makan Gratis di Sekolah: Antara Niat Baik dan Polemik Anggaran

Inilah yang membentuk persepsi publik. Bukan karena seluruh anggaran pendidikan diambil, tapi karena setiap ada tambahan ruang fiskal di sektor pendidikan, nyaris habis disedot MBG.

Lantas, mengapa ini bisa terjadi?

Kita harus melihat konteks yang lebih besar. APBN sedang berada di bawah tekanan struktural. Pemerintah menghadapi kenaikan pembayaran bunga utang, jatuh tempo surat utang dalam jumlah besar, dan ruang defisit yang semakin sempit.

Dalam situasi seperti ini, pemotongan anggaran secara terbuka jarang dilakukan. Praktik yang lebih lazim adalah reklasifikasi dan reposisi belanja. Nah, program sosial yang populer, bermuatan moral, dan sulit ditolak publik seperti MBG sering menjadi "wadah aman" untuk menjaga stabilitas narasi fiskal.

Praktik semacam ini membawa risiko jangka menengah yang tidak terlihat. Pertama, tujuan pendidikan bisa terdistorsi karena investasi jangka panjang pada guru dan riset terpinggirkan. Kedua, akuntabilitas anggaran menjadi kabur. Publik jadi sulit menilai dampak riil belanja pendidikan. Ketiga, yang paling berbahaya, kepercayaan publik terancam jika masyarakat merasa ada jarak antara label kebijakan dan realitas fiskal.

Jadi, apa masalah utamanya?

Masalahnya bukan pada program MBG-nya sendiri. Memberi makan bergizi pada anak adalah tujuan yang mulia. Masalahnya ada pada cara negara menjelaskannya. APBN bukan sekadar tabel angka. Ia adalah kontrak kepercayaan antara negara dan warganya. Ketika negara memilih jalan pintas narasi ketimbang kejujuran fiskal, yang tergerus bukan hanya anggaran, tetapi legitimasi.

Kejujuran memang mahal. Ia tidak selalu populer. Tapi dalam kebijakan publik, kejujuran adalah satu-satunya mata uang yang nilainya tidak pernah turun. Dan pada akhirnya, seorang pemimpin tidak akan dinilai dari seberapa rapi ia mengemas kebijakan, melainkan dari seberapa jujur ia menjelaskan kenyataan.

(by Erizeli Bandaro)