Gibran dan Surat Bermasalah: Gelombang Rakyat Mengincar Pemakzulan 2026

Rakyat harus menjadi pemilik di Republik ini, karena kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang tertinggi. Merdeka!

Di sisi lain, perdebatan soal latar belakang pendidikan Gibran ini terus memanas di media sosial. Seorang pengguna bernama Ainun Najib memberikan penjelasan. Ia mengatakan sistem sekolah menengah di Singapura hanya empat tahun, setara dengan SMP ditambah satu tahun SMA di Indonesia.

Nah, ini yang jadi ganjalan. Logika dari Kemendikbud sendiri terasa berbelit. Gibran menempuh pendidikan di Singapura hingga level Secondary 4 (setara kelas 10), lalu langsung mengambil Diploma of Business di UTS Insearch. Diploma ini kemudian disetarakan dengan SMK.

Padahal, syarat masuk program diploma tersebut biasanya adalah kelulusan GCE A-Level atau setara kelas 12 SMA. Ada yang janggal, bukan?

Gelombang kritik ini juga diwujudkan dalam sebuah buku yang akan diluncurkan awal 2026, berjudul "GIBRAN ENDGAME". Promosinya sudah ramai di Twitter, mengajak publik untuk menyebarkannya ke penjuru Nusantara. Seruannya sama: mengungkap status Wapres yang dianggap tidak memenuhi syarat akademis dasar.

Jadi, ini bukan sekadar omongan. Ada data yang dipertanyakan, ada surat yang dipersoalkan, dan ada gerakan yang sedang diorganisir. Tahun 2026 nanti, kita lihat apakah resolusi ini hanya tetap jadi wacana, atau benar-benar meledak menjadi aksi nyata yang menentukan.