Peneliti Desak OJK Buka Akses Pasar Modal Syariah untuk UMKM

Nurhastuty bahkan sudah memetakan beberapa aksi kebijakan untuk 2026. Pertama, soal tata kelola. OJK, Kemenkeu, dan Kemenko Perekonomian perlu membuat kerangka kebijakan terpadu untuk periode 2026-2030. Kedua, IPO syariah inklusif harus didorong oleh OJK dan BEI. Ketiga, penguatan sukuk proyek untuk industri halal.

Selain itu, insentif fiskal bagi investor institusional, optimalisasi SBSN sebagai benchmark pasar, serta peran aktif BUMN khususnya Danareksa untuk membentuk proyek strategis berbasis sukuk, juga menjadi poin penting. Yang tak kalah genting adalah literasi. Kampanye harus diperluas, tidak hanya di kota, tapi sampai ke kampus, pesantren, bahkan pengurus masjid.

Digitalisasi Lewat Super App

Menghadapi tantangan geografis Indonesia yang luas, solusi digital menjadi keharusan. Nurhastuty mendorong pembuatan 'super app' yang memudahkan akses ke pasar modal syariah.

"Ketika teman-teman ingin mengakses pasar modal syariah bisa lewat digital, lewat super app. Sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa terlibat," jelasnya.

Namun begitu, ia mengingatkan bahwa produk seperti sukuk ritel atau reksa dana syariah yang sebenarnya cocok untuk kelas menengah, masih kurang dikenal. Literasinya harus 'dikencangkan'.

"Literasinya perlu dikencangkan ke universitas, pesantren yang sangat banyak di Indonesia dan bagian dari grass root keuangan syariah, bahkan ke pengurus masjid," rekomendasinya.

Peran BUMN, sekali lagi, disebut krusial. Danareksa diharapkan bisa memelopori proyek-proyek strategis berbasis sukuk untuk mendanai industri halal.

"Kalau kita ingin menjadi global leader in halal industry, harus ada support penuh dari OJK, Kemenkeu, dan BUMN," tegasnya.

Pada akhirnya, penguatan pasar modal syariah di tahun 2026 memerlukan kolaborasi yang solid. Pendekatan sektoral saja tidak cukup. Butuh orkestrasi lintas otoritas.

"OJK dan Kemenkeu memiliki peran sangat vital sehingga pasar modal syariah tidak hanya inklusif, tapi juga menjadi instrumen utama pembiayaan jangka panjang bagi ekonomi syariah nasional dan industri halal Indonesia," pungkas Nurhastuty.