Sesat Pikir Pemilihan oleh DPRD

✍🏻 Titi Anggraini

Argumen soal pemilihan kepala daerah oleh DPRD selalu berkutat pada dua hal: efektivitas dan efisiensi. Katanya, dengan cara ini, kepala daerah bisa bekerja lebih baik dan bebas dari korupsi. Tapi, benarkah begitu?

Mari kita lihat dulu. Terlepas dari soal hak rakyat yang sebenarnya sudah final, klaim efektivitas itu sendiri patut dipertanyakan. Kalau memang tujuannya efisien, banyak sekali cara lain yang jauh lebih masuk akal untuk dilakukan.

Contoh sederhana? Pemerintah bisa memangkas jumlah kementerian yang saat ini terlihat 'obesitas', berikut segala personel dan proyek ikutannya. Biaya untuk membiayai struktur yang gemuk itu selama lima tahun, pasti jauh lebih besar daripada anggaran untuk sebuah pilkada yang justru merupakan hak konstitusional warga.

Lalu, ada soal kinerja dan integritas.

Masalah korupsi atau kepala daerah yang bekerja buruk, itu sebenarnya berkaitan erat dengan fungsi partai politik. Parpol lah yang seharusnya mengawal kinerja dan integritas kadernya yang duduk di jabatan publik. Ini juga soal penegakan hukum yang masih sering timpang.

Yang jadi pertanyaan, kok malah hak pilih rakyat yang disalahkan? Serta diklaim sebagai biang keladi dari ongkos politik mahal yang dikeluarkan para politisi sendiri?

Padahal, ongkos politik 'hantu' itu sering digembar-gemborkan nyaris tak pernah muncul dalam laporan dana kampanye yang resmi. Mirip cerita hantu, ada suaranya tapi tak pernah kelihatan wujudnya.

Jujur saja, akar masalahnya bukan terletak pada hak rakyat untuk memilih.