Gas Berlimpah, Keadilan yang Gelap: Ironi Negeri Penopang Energi

Mereka Telah Banyak Memberi, Alam, dan Kesetiaan Jangan Dikhianati

Ini bukan soal belas kasihan. Sama sekali bukan. Wilayah ini, tanah dan rakyatnya, selama puluhan tahun menjadi penopang utama negeri. Gas alamnya, minyaknya, hutan dan lautnya yang kaya semua mengalir deras, menghidupkan industri dan mengisi pundi-pundi negara. Bahkan kesetiaan politik dan pengorbanan sosial mereka pun tak ternilai harganya. Tapi ada ironi pahit yang terus berulang: semakin banyak mereka memberi, semakin dalam pula pengkhianatan yang mereka rasakan.

Ambil contoh gas alam. Ladang-ladangnya yang legendaris itu telah menjadi tulang punggung energi nasional, menghasilkan miliaran dolar devisa. Namun, coba tengok kondisi di lapangan. Ketika bencana melanda, respons seringkali lambat. Infrastruktur dasar masih tertinggal. Kemiskinan terasa nyata, sementara kerusakan lingkungan menjadi saksi bisu. Rakyat di sana menyaksikan energi dari tanahnya menerangi wilayah lain, sementara mereka sendiri kerap berada dalam gelap ketidakadilan.

Memang, kontribusi mereka tak cuma gas. Hutan mereka adalah benteng ekologi terakhir di pulau yang rentan bencana. Lautnya yang strategis menjadi jalur perdagangan dunia dan sumber ikan melimpah. Tanahnya subur, menghasilkan komoditas andalan. Sayangnya, pola pengelolaannya nyaris seragam: ekstraksi masif, keuntungan mengalir ke pusat, sementara dampaknya ditinggalkan begitu saja. Korporasi datang dengan janji muluk pembangunan, tapi yang tertinggal justru konflik lahan, pencemaran, dan ekonomi yang rentan.

Di sisi lain, persoalannya jelas lebih rumit dari sekadar keserakahan korporasi. Relasi kuasa yang timpanglah yang memungkinkan penghisapan ini berlangsung lama. Dalam banyak kasus, negara justru absen sebagai pelindung. Perizinan digulirkan tanpa melibatkan masyarakat setempat secara berarti. Dampak lingkungan sering dianggap remeh. Alasan "kepentingan nasional" yang elitis kerap mengalahkan suara dan hak-hak lokal. Inilah pengkhianatan yang bersifat struktural terlembagakan melalui kebijakan.

Sejarah panjang mereka mempertegas luka ini. Dari masa revolusi hingga konflik yang berlarut, loyalitas dan pengorbanan rakyatnya tak perlu diragukan lagi. Perdamaian yang akhirnya diraih seharusnya menjadi babak baru menuju keadilan. Tapi kenyataannya? Perdamaian tanpa pembenaran ekonomi hanya memindahkan ketimpangan dari medan perang ke meja kebijakan.

Otonomi khusus yang diberikan sejatinya adalah pengakuan atas segala kontribusi dan luka itu. Namun begitu, tanpa kemauan politik untuk mengubah haluan pembangunan, otonomi bisa jadi sekadar simbol belaka. Dana dan kewenangan tak akan banyak artinya jika penguasaan sumber daya tetap berada di tangan segelintir pihak dan nilai tambahnya tidak dinikmati lokal. Intinya, mereka tidak miskin sumber daya. Yang mereka butuhkan adalah kedaulatan nyata atas kekayaan sendiri.

Dampak lingkungan barangkali bukti paling kasat mata dari kegagalan model ini. Saat hutan dibabat dan laut tercemar, nelayan dan petani lokal adalah pihak pertama yang terjepit. Mata pencaharian mereka hilang, sementara keuntungan sudah diamankan jauh dari sana. Ini bukan pembangunan. Ini lebih mirip pemindahan beban dari yang lemah kepada yang kuat. Generasi mendatang di sana berisiko mewarisi tanah yang tandus dan janji yang menguap.

Karena itu, perubahan paradigma mutlak diperlukan. Pengelolaan gas dan segala sumber daya mereka harus menjamin nilai tambahnya mengendap di sana lewat industri hilir, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan ekonomi komunitas. Partisipasi warga harus jadi syarat utama, bukan sekadar formalitas proyek. Perlindungan lingkungan bukan penghalang, melainkan prinsip dasar investasi. Dan negara harus berhenti menjadi kepanjangan tangan korporasi, lalu kembali pada mandatnya: melindungi segenap rakyat.

Peduli pada mereka berarti berani mengakui kebenaran yang kerap diabaikan: tanah ini telah memberi segalanya, tapi terlalu sering dikhianati. Mereka bukan ladang eksploitasi abadi, bukan daerah pinggiran yang boleh terus dikorbankan. Mereka adalah bagian penting republik yang berhak atas keadilan yang setara.

Jika gas dari bumi mereka bisa menerangi seluruh negeri, maka sudah saatnya keadilan juga menyinari tanah mereka. Tanpa itu, semua wacana pembangunan hanyalah pengkhianatan yang dilegalkan. Bantu mereka. Berilah keadilan. Jangan khianati lagi.

Tabik.