Trump Umumkan Dana US$5 Miliar untuk Gaza, Hamas Wajib Demiliterisasi

Lewat unggahan di Truth Social, Donald Trump mengumumkan kabar terbaru soal Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagasnya. Mantan Presiden AS itu menyebut negara-negara pendiri dewan telah berkomitmen menyiapkan dana lebih dari US$5 miliar. Angka yang fantastis, setara Rp84,16 triliun, itu rencananya akan dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza.

Namun begitu, Trump menegaskan ada syarat utama. "Yang paling penting, Hamas harus mematuhi komitmennya untuk melakukan demiliterisasi penuh dan segera," tulisnya dalam pernyataan yang dikutip Bloomberg, Senin (16/2/2026). Tanpa itu, semuanya mungkin jadi percuma.

Rencananya, para anggota dewan akan bertemu di Washington pada 19 Februari 2026 mendatang. Pertemuan itu bukan cuma untuk mengesahkan komitmen dana, tapi juga menyepakati pengerahan ribuan personel pasukan stabilisasi. Tugas mereka jelas: menjaga keamanan di wilayah Gaza yang porak-poranda.

Menariknya, untuk mendapat kursi permanen di dewan ini, setiap negara diminta menyetor minimal US$1 miliar. Begitu isi rancangan piagam yang dilihat Bloomberg. Sebuah harga mahal untuk sebuah kursi dan pengaruh.

Dewan ini sendiri secara resmi diumumkan Trump pada Januari lalu. Ia didukung sejumlah sekutu politiknya yang cukup kontroversial, seperti Presiden Argentina Javier Milei dan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Sejumlah perwakilan negara lain juga hadir, sementara Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni disebutkan mungkin hadir sebagai pengamat.

Di sisi lain, perkembangan terbaru datang dari Israel. Negeri zionis itu resmi bergabung sebagai anggota BoP. Kabar ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

"Sebelum pertemuan saya di Gedung Putih dengan Presiden Trump, saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'," ujar Netanyahu lewat postingan di X, Kamis (12/2/2026).

Dia mengatakan penandatanganan dokumen keanggotaan dilakukan usai bertemu Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, di Blair House, Washington. Foto pertemuan itu pun beredar.

Lantas, bagaimana sikap Indonesia?

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan kehadiran Israel tidak mengubah niat Indonesia untuk bergabung. Pemerintah menilai perdamaian membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tapi, pesannya jelas.

Yvonne meminta keikutsertaan Indonesia di BoP jangan dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. Bukan juga sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu. Intinya, prinsip tetap dijaga.

"Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut," kata Yvonne kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, alasan Indonesia terlibat sederhana: ingin ambil bagian dalam stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza. Semua itu, katanya, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025). Niatnya membantu, politik urusan nanti.