Dapur Makan Bergizi: Antara Gizi Anak dan Anggaran yang Tak Boleh Padam

Negara selalu tampak paling mulia saat urusannya adalah anak-anak. Membicarakan masa depan, semua kebijakan seolah otomatis suci. Jadi, ketika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan, publik langsung diminta untuk menanggalkan segala kecurigaan. Ini soal gizi, kata mereka. Tentang anak-anak. Dua kata sakti yang, kalau sudah digabung, sering membuat pertanyaan terasa seperti perbuatan tak pantas.

Tapi, kehidupan nyata punya satu kebiasaan yang menjengkelkan: ia suka sekali menghitung.

Coba lihat meja makan rakyat biasa. Sepiring nasi, sebutir telur, sayur bening, plus lauk sederhana jarang sekali harganya menyentuh angka sepuluh ribu rupiah. Apalagi kalau dimasak dalam skala besar, dengan bahan-bahan grosiran dan menu yang disamaratakan. Nah, di sinilah persoalannya. Saat negara menyebut angka Rp10.000 per porsi, masyarakat sebenarnya tidak sedang mencurigai niat baik. Mereka cuma mengingat harga yang biasa mereka lihat di pasar.

Menurut sejumlah pengamat, di sinilah dapur MBG masuk ke wilayah tafsir yang canggung.

Secara resmi, dapur-dapur ini diklaim beroperasi at cost. Tidak cari untung, cuma ganti biaya produksi. Frasa yang terdengar bersih, rapi, seperti laporan keuangan yang baru dicetak. Tapi, istilah at cost itu cuma punya makna kalau dapurnya benar-benar transparan. Kalau tidak? Ia berubah jadi semacam mantra administratif. Sah-sah saja, tapi ya… kurang meyakinkan.

Soalnya, dalam prakteknya, ‘biaya’ itu sifatnya lentur banget.

Biaya bisa ditekan. Menu bisa disederhanakan. Kualitas pun bisa dinegosiasikan. Dan setiap rupiah yang akhirnya tidak masuk ke piring anak, akan dicatat sebagai ‘efisiensi’. Bagi negara, itu namanya keberhasilan. Bagi publik, itu disebut sisa. Sementara bagi dapur, mungkin itu sekadar napas untuk bertahan.

Secara hukum, sih, mungkin tak ada yang salah. Masalahnya lebih pada suasana yang tercipta.

Contohnya, ketika program ini tetap jalan di hari libur sekolah. Saat dapur tetap beroperasi meski anak-anak sedang tidak belajar, orang mulai membaca sinyal lain. Rasanya, program ini seolah tak boleh berhenti. Bukan karena anak-anak kelaparan di hari libur tapi lebih karena ada sebuah ekosistem yang tidak boleh kehilangan aliran dana, bahkan untuk sehari saja.

Di titik ini, dapur tidak lagi terlihat sebagai pelaksana misi sosial. Ia lebih mirip unit produksi yang harus terus menyala. Api kompor pun berubah simbol: dari alat memasak jadi penanda keberlanjutan anggaran. Kalau kompornya padam, grafik serapan dana bisa ikut turun.

Sebenarnya, yang dipersoalkan masyarakat bukanlah soal keuntungan itu sendiri. Dalam keseharian, semua kerja ya layak dibayar. Koki bukan relawan, dan dapur bukan tempat pertapaan. Yang bikin risih adalah ketika keuntungan itu dibungkus rapat-rapat dengan bahasa pengabdian dan pengorbanan.

Anak-anak dijadikan wajah depan. Dapur bekerja di balik layar. Negara berdiri di tengah, berharap semua orang terharu sampai lupa untuk bertanya.

Namun begitu, masyarakat sekarang ini bukan cuma kenyang makan nasi. Mereka juga sudah kenyang slogan. Mereka paham betul bahwa kebijakan sosial modern sering dijalankan dengan logika proyek. Ada target, ada serapan, ada laporan periodik. Dan dalam setiap proyek, selalu ada pihak yang akan rugi kalau proyek itu tiba-tiba berhenti.

Maka prasangka pun tumbuh. Bukan karena rakyat itu jahat atau sinis. Tapi karena sistem yang mengambang dan ambigu.

Kalau memang dapur dapat selisih dari efisiensi, ya ngomong saja. Kalau ada batas margin tertentu, buka-bukaanlah. Kalau kualitas makanan dijaga, tunjukkan standarnya. Kebijakan sosial tidak akan runtuh karena kejujuran. Justru sebaliknya, ia runtuh karena kepura-puraan.

Publik tidak sedang meminta negara berhenti memberi makan anak-anak. Mereka cuma pengin tahu: sebenarnya, apa sih yang lebih dijaga? Gizi anak, atau justru keberlangsungan operasional dapur itu sendiri?

Di masyarakat yang semakin melek informasi, pertanyaan macam ini tak bisa lagi dijawab cuma dengan modal niat baik. Niat baik yang tidak transparan akan selalu kalah oleh satu hal sederhana: hitung-hitungan kasar di kepala ibu-ibu dan bapak-bapak yang tiap hari belanja ke pasar.

Dan di situlah ujian sesungguhnya bagi negara bukan pada bagus tidaknya program, tapi pada keberaniannya untuk jujur tentang bagaimana program itu benar-benar bekerja.

Karena pada akhirnya, anak-anak memang butuh makan yang bergizi. Tapi, kepercayaan publik juga butuh diisi dengan asupan yang tak kalah layaknya.