Mendagri Tito Karnavian punya pesan tegas untuk pemerintah daerah di Sumatera. Ia mendesak agar data kerusakan rumah warga terdampak bencana segera dikumpulkan dan diselaraskan. Tanpa data yang cepat dan akurat, upaya penyaluran bantuan dan pembangunan hunian bakal tersendat. Itu inti dari rapat yang digelar secara daring dari Jakarta, Minggu lalu.
Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap pascabencana itu memang membahas hal-hal teknis. Tito menjelaskan, pemerintah sudah punya tiga kategori untuk menilai kerusakan: ringan, sedang, dan berat termasuk rumah yang hilang begitu saja.
Nah, untuk yang rusak ringan dan sedang, bantuannya akan berupa tunai. Tujuannya jelas, agar warga bisa segera memperbaiki rumah mereka dan kembali tinggal di sana.
Lain cerita untuk kerusakan berat. Di sini, pemerintah menyiapkan dua tahap. Pertama, hunian sementara atau huntara yang akan ditangani BNPB bersama Danantara. Setelah itu, baru pembangunan hunian tetap atau huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Namun begitu, semua rencana itu bisa berantakan kalau datanya amburadul. Tito menegaskan, percepatan penanganan sangat bergantung pada kelengkapan dan kecepatan data yang dikumpulkan di lapangan. Makanya, Pemda diminta jadi ujung tombak, turun langsung hingga tingkat paling bawah.
“Kita bisa tentukan yang [kategori rusak] ringan dan sedang, [datanya harus] by name by address. Itu [harus] sudah betul-betul clear. Meskipun kita paham namanya bencana yang cukup luas seperti ini, ada yang di gunung-gunung dan lain-lain [pasti sulit]. Paling tidak data yang sementara ini, kecepatan ini untuk data baseline dulu,” tandas Tito.
Pendataan nggak cuma jadi tugas Pemda. BNPB juga akan turun tangan lewat BPBD di daerah. Nantinya, semua data dari berbagai sumber ini akan direkonsiliasi. Hasilnya jadi dasar yang solid untuk menyalurkan bantuan dan memutuskan anggaran, biar tepat sasaran.
Rapat penting itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat kunci. Selain Tito, hadir juga Menteri PKP Maruarar Sirait, CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Kepala BNPB Suharyanto. Mereka semua sepakat, kerja cepat dimulai dari data yang benar.
Artikel Terkait
Ketua BEM UGM Laporkan Teror Anonim Usai Kritik Pemerintah
Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Pick Up India
Tes Urine Massal di Polres Jakarta Pusat, Satu Personel Positif Codeine karena Obat Batuk
BMKG Peringatkan Hujan Lebat Berpotensi Banjir dan Longsor di Sulsel