Gerindra Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Klaim Bisa Hemat Rp37 Triliun

Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Usulan yang mencakup level gubernur hingga bupati dan wali kota ini dinilai patut untuk dipertimbangkan lebih serius.

Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, dalam keterangannya Senin (29/12), menegaskan posisi partainya. "Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujarnya.

Alasannya? Efisiensi. Menurut Gerindra, mekanisme lewat dewan perwakilan rakyat daerah jauh lebih ringkas. Bayangkan saja, prosesnya bisa lebih singkat, mulai dari penjaringan calon, mekanisme teknis, hingga anggaran yang dikeluarkan. Ongkos politik pun bisa ditekan.

Angka-angkanya cukup mencengangkan. Pada 2015 lalu, dana hibah APBD untuk pilkada nyaris menyentuh Rp 7 triliun. Kini, di tahun 2024, angka itu melonjak drastis menjadi lebih dari Rp 37 triliun. Jumlah yang fantastis.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," tegas Sugiono, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Belum lagi soal ongkos politik calon. Biayanya seringkali mahal sekali, bahkan terkesan menghalangi orang-orang kompeten untuk maju. "Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal," ungkapnya.