Gerindra Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Klaim Bisa Hemat Rp37 Triliun

Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Usulan yang mencakup level gubernur hingga bupati dan wali kota ini dinilai patut untuk dipertimbangkan lebih serius.

Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, dalam keterangannya Senin (29/12), menegaskan posisi partainya. "Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujarnya.

Alasannya? Efisiensi. Menurut Gerindra, mekanisme lewat dewan perwakilan rakyat daerah jauh lebih ringkas. Bayangkan saja, prosesnya bisa lebih singkat, mulai dari penjaringan calon, mekanisme teknis, hingga anggaran yang dikeluarkan. Ongkos politik pun bisa ditekan.

Angka-angkanya cukup mencengangkan. Pada 2015 lalu, dana hibah APBD untuk pilkada nyaris menyentuh Rp 7 triliun. Kini, di tahun 2024, angka itu melonjak drastis menjadi lebih dari Rp 37 triliun. Jumlah yang fantastis.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," tegas Sugiono, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Belum lagi soal ongkos politik calon. Biayanya seringkali mahal sekali, bahkan terkesan menghalangi orang-orang kompeten untuk maju. "Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal," ungkapnya.

Ia menambahkan, "Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa."

Nah, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa cara ini mengurangi esensi demokrasi. Tapi Sugiono punya argumen. Menurutnya, esensi itu tetap ada karena anggota DPRD sendiri adalah pilihan rakyat. Bahkan, pengawasan masyarakat justru bisa lebih ketat. Sebab, partai politik di DPRD akan lebih merasa bertanggung jawab langsung kepada konstituennya jika ingin tetap eksis.

"Kalau kita melihat akuntabilitasnya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya," paparnya.

Bonus lainnya, polarisasi sosial yang kerap memanas selama pilkada langsung berpotensi mereda. Meski mendukung, Gerindra menekankan bahwa wacana ini harus dikaji matang. Semua unsur perlu dilibatkan untuk mencari mekanisme terbaik.

Yang penting, jangan sampai prosesnya jadi tertutup dari masyarakat. "Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," pungkas Sugiono. Aspirasi publik tetap harus bisa disalurkan dan diawasi, meski lewat perwakilan mereka di legislatif.