Gubernur Mirza Ungkap Strategi Lampung: Fondasi Dibangun, Komoditas Tak Lagi Mentah

Lampung Geh, Bandar Lampung

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, punya penjelasan soal arah pembangunan daerahnya. Di acara Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung di Mahan Agung, Minggu (28/12), ia menyebut tahun 2025 ini sebagai fase awal untuk menata fondasi. Fokusnya jelas: membenahi infrastruktur jalan, konektivitas, ekonomi desa, dan tentu saja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagi Mirza demikian ia biasa disapa tahun pertama memimpin bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela ini bukan soal mengejar angka-angka semata. “Tahun 2025 ini adalah tahun awal. Bukan capaian pribadi gubernur atau wakil gubernur, melainkan kerja bersama Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.

Ia mengakui, Lampung sebenarnya punya kekayaan alam yang luar biasa. Nilai komoditasnya bisa mencapai Rp140 triliun per tahun. Tapi di situlah masalahnya. Selama ini, sebagian besar komoditas itu masih keluar daerah dalam bentuk mentah. Uangnya pun ikut keluar, membuat perputaran ekonomi di dalam provinsi jadi terbatas.

“Kita kaya komoditas, tapi uangnya banyak keluar. Inilah masalah mendasar Lampung, capital outflow,” kata dia.

Secara teori, dengan total PDRB yang mencapai Rp483 triliun, pendapatan per kapita warga Lampung bisa menyentuh Rp4 juta per bulan. Namun, angka kemiskinan yang masih berkisar 10 persen dan IPM yang belum optimal menunjukkan bahwa teori itu belum sepenuhnya jadi kenyataan di lapangan.

Karena itulah, pembangunan infrastruktur jalan jadi prioritas utama tahun ini. Lewat program Bina Marga dan Bina Konstruksi, ada 52 ruas jalan provinsi sepanjang lebih dari 66 kilometer yang direkonstruksi, direhabilitasi, atau dilebarkan. Tak cuma jalan, 21 jembatan juga dibangun dan direhab dengan total panjang 451 meter. Memang, hingga akhir Desember, dua jembatan masih dalam pengerjaan karena terkendala cuaca ekstrem dan kondisi geografis. Tapi proyeknya tetap jalan, dengan penyesuaian teknis agar kualitasnya terjaga.

Hasilnya? Survei November lalu menunjukkan kemantapan jalan provinsi naik jadi 79,79 persen. Tingkat degradasi jalan pun berhasil ditekan.

Gubernur Mirza bilang, ada perubahan pendekatan di balik capaian itu. Dulu, pembangunan jalan lebih banyak mengarah ke kawasan perkebunan. Sekarang, prioritas diberikan ke wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

“Jalan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga aktivitas sosial. Orang ke sekolah, ke pasar, ke tempat ibadah, semuanya membutuhkan jalan yang layak,” jelasnya.