APBD DKI 2026 Susut Rp10,54 Triliun, Prioritas Tetap Fokus pada Sampah hingga Banjir

Pada 23 Desember 2025 lalu, dua regulasi penting resmi berlaku. Yang pertama adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD 2026. Tak lama berselang, turunannya, yaitu Pergub Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD tahun yang sama, juga diundangkan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, lantas membeberkan angka-angka di balik dokumen anggaran itu. Totalnya, penerimaan dan pengeluaran daerah untuk Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun. Rinciannya, pendapatan daerah ditargetkan Rp 71,45 triliun, ditambah penerimaan pembiayaan Rp 9,87 triliun. Di sisi pengeluaran, belanja daerah mencatat angka Rp 74,28 triliun, sementara pengeluaran pembiayaan Rp 7,04 triliun.

Angka Rp 81,32 triliun itu ternyata lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. APBD 2025 tercatat sebesar Rp 91,86 triliun. Artinya, ada penurunan cukup signifikan, sekitar Rp 10,54 triliun.

Lantas, apa penyebabnya? Menurut penelusuran, penurunan itu terutama bersumber dari menciutnya Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Alokasi untuk 2025 lalu mencapai Rp 26,14 triliun, namun untuk tahun depan hanya tersisa Rp 11,16 triliun. Penyumbang terbesarnya adalah anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, yang merosot hingga Rp 14,79 triliun.

Meski anggaran menyusut, Pramono menegaskan sejumlah isu strategis tetap menjadi prioritas. "APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan kemacetan," kata Pramono dalam keterangannya, Sabtu (27/12).

"Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta," tambahnya.

Di tempat terpisah, Kepala BPKD Jakarta, Michael Rolandi, memaparkan lebih detail soal alokasi dana. Ia menyebut, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik yang termasuk dalam mandatory spending mencapai 43,06% dari total belanja daerah. Angka ini melampaui batas minimal aturan yang hanya 40%.

"Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40%," ujar Michael.

Lebih lanjut, ia merinci sejumlah program besar. Infrastruktur kota, misalnya, mendapat jatah Rp 3,77 triliun. Lalu ada peningkatan produktivitas ekonomi sebesar Rp 582 miliar, dan penguatan modal manusia yang disiapkan dana cukup besar, Rp 17,58 triliun.