Di sisi lain, status Unsri sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) juga jadi perhatian. Otonomi yang lebih luas itu ibarat pisau bermata dua. Bisa jadi peluang besar, tapi sekaligus tantangan yang tidak main-main. Kuncinya? Pengelolaan yang cermat dan penuh tanggung jawab.
Menteri yang pernah berkecimpung di dunia otonomi daerah ini pun berbagi pengalaman. Menurut dia, kemandirian fiskal adalah prasyarat mutlak kesuksesan otonomi, tak terkecuali untuk sebuah universitas.
“Prinsip dasarnya bagaimana caranya pendapatan lebih banyak daripada belanja, jangan sampai belanjanya lebih banyak daripada pendapatan,” tegasnya.
Artinya, Unsri harus jeli memanfaatkan aset dan potensinya. Tujuannya untuk menciptakan sumber pendapatan produktif, bukan malah menimbulkan beban di kemudian hari. Setiap program dalam RKAT, kata Tito, wajib dihitung dengan matang. Ambil contoh rencana membangun fasilitas besar seperti rumah sakit pendidikan. Studi kelayakan yang rigor mutlak diperlukan. Proyek semacam itu harus punya keunggulan kompetitif dan prospek pendapatan yang jelas.
“Jangan sekali-sekali membuat program yang itu akan menjadi beban,” jelasnya.
Rapat penting itu sendiri dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci. Selain Rektor Unsri, Taufiq Marwa, hadir juga para anggota MWA, unsur Komite Audit, serta pejabat terkait lainnya. Mereka semua menyimak arahan itu, menyadari bahwa jalan menuju 'naik kelas' memang membutuhkan langkah yang tidak biasa.
Artikel Terkait
Mencari Makna Islah di Tengah Gelombang Konflik Internal NU
Puncak-Cipanas Siaga Macet, 1.300 Personel Dikerahkan Jelang Malam Tahun Baru
Tol Cipali Sepi Pasca-Lebaran, Volume Kendara Anjlok 51 Persen
H+1 Natal, Tol Cipali Sepi: Lalu Lintas Anjlok Hampir 40 Persen