“Bagi purna Pekerja Migran, kami sediakan program pemberdayaan agar mereka tidak hanya pulang dengan tabungan, tapi juga dengan bekal untuk mandiri, membuka usaha, menciptakan lapangan kerja, atau berkontribusi di sektor industri dalam negeri.”
Program itu sendiri cukup beragam. Mulai dari pelatihan kewirausahaan, bantuan akses modal lewat KUR, hingga pendampingan reintegrasi sosial dan ekonomi. Tujuannya jelas: memastikan remitansi atau kiriman uang mereka selama ini bisa dikelola secara produktif, bukan habis begitu saja.
Langkah strategis ini juga disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendongkrak kompetensi pekerja migran Indonesia ke level menengah dan tinggi.
Di penghujung tahun 2025, fokusnya adalah memperkuat kolaborasi. KP2MI terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sinergi ini diharapkan bisa memaksimalkan kontribusi para purna pekerja migran bagi pembangunan nasional.
Mukhtarudin pun mengajak semua pihak untuk terlibat. Para pekerja migran yang telah kembali didorong memanfaatkan program yang ada. Sementara masyarakat diharapkan bisa memberikan dukungan penuh dalam proses reintegrasi mereka.
“Mari kita jadikan pengalaman luar negeri sebagai modal sirkulasi talenta yang memperkuat Indonesia,” pungkasnya.
Harapannya besar. Setiap pekerja yang pulang, bukan lagi sekadar tenaga yang pergi, melainkan aset bangsa yang kembali dengan segudang kemampuan baru.
Artikel Terkait
Ayah Absen di Rumah: Fenomena Baru yang Menggerus Ketahanan Keluarga
Ribuan Tawon Serbu Jembatan Cisomang, Lalu Lintas Tak Terganggu
Durian dari Warga Gayo Lues untuk Awak Helikopter Bantuan
Guru Lelah, Istilah Berganti: Rebranding atau Pengaburan Masalah?