Banjir Bandang Sumatra 2025: Alarm Terakhir bagi Dunia Usaha

Banjir bandang yang menghantam sejumlah wilayah Sumatra di penghujung 2025 benar-benar tak bisa lagi disebut sebagai peristiwa rutin. Kerusakannya parah, korbannya banyak. Ini jelas menunjukkan ada yang salah dalam cara kita memperlakukan alam. Relasi antara kegiatan ekonomi, tata kelola ruang, dan daya dukung lingkungan ternyata sangat rapuh.

Dari Aceh, Sumatera Utara, sampai Sumatera Barat, bencana ini tak cuma memutus jalan atau menggenangi permukiman. Ia melumpuhkan denyut ekonomi dan mengubah lanskap ekologi di daerah hulu dan aliran sungai. Bagi para ahli, peristiwa semacam ini jarang berdiri sendiri. Ia adalah puncak gunung es dari proses panjang deforestasi, alih fungsi lahan, ekspansi konsesi, plus tata kelola ruang yang abai terhadap keseimbangan alam. Cuaca ekstrem memang jadi pemicu, tapi kerusakan ekologislah yang menentukan seberapa parah dampaknya bagi masyarakat.

Risiko Lingkungan, Ancaman Nyata bagi Perekonomian

Selama ini, dunia usaha kerap memisahkan isu lingkungan dari kalkulasi bisnis. Risiko lebih banyak dilihat dari fluktuasi pasar atau perubahan kebijakan. Namun, bencana di Sumatra membuka mata: kerentanan ekologi punya konsekuensi langsung yang nyata bagi usaha.

Bayangkan saja. Akses logistik terputus, rantai pasok kacau, fasilitas produksi rusak, dan biaya pemulihan membengkak. Itu semua adalah dampak konkret yang langsung dirasakan perusahaan. Intinya, ketika lingkungan di sekitar wilayah operasi tak lagi tangguh, aktivitas ekonomi pun jadi rentan dan mudah ambruk.

Dalam perspektif ekonomi politik lingkungan, kondisi ini jelas menunjukkan satu hal: ketahanan bisnis mustahil dibangun di atas ekosistem yang rapuh. Lingkungan yang terdegradasi akan terus memproduksi risiko baru baik sosial maupun ekonomi.

2026: Saatnya Berhenti Berpura-pura

Memasuki tahun 2026, tekanan terhadap praktik keberlanjutan bakal makin keras. Masyarakat sudah makin cerdas, tak mudah lagi dibuai oleh narasi tanggung jawab sosial perusahaan yang cuma jadi slogan atau laporan tahunan belaka. Investor, konsumen, dan warga terdampak mulai menuntut konsistensi. Mereka ingin bukti, bukan janji.

Dalam literatur, pendekatan simbolik seperti ini sering disebut "greenwashing" atau keberlanjutan semu. Tampak hijau di permukaan, tapi tak menyentuh akar masalah. Bencana di Sumatra adalah contoh mahal dari pendekatan usang tersebut. Ketika daya dukung lingkungan akhirnya runtuh, kerugian yang muncul bisa jauh melampaui keuntungan jangka pendek yang pernah dikeruk.

Keberlanjutan Bukan Aksesori

Pelajaran penting dari rentetan bencana ini adalah perlunya menggeser cara pandang. Keberlanjutan tak boleh lagi dipandang sebagai pelengkap atau sekadar program CSR yang berdiri sendiri. Ia harus jadi strategi inti.

Secara akademis, keberlanjutan yang efektif menuntut integrasi. Perlu ada analisis mendalam yang menyatukan pertimbangan risiko lingkungan, dampak sosial, dan strategi ekonomi. Artinya, perusahaan harus paham betul bagaimana operasi mereka berinteraksi dengan ekosistem dan masyarakat sekitar bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Tanpa pemetaan yang serius, aktivitas ekonomi justru berpotensi memperbesar kerentanan, yang ujung-ujungnya mengancam kelangsungan usaha itu sendiri.

Masalah Struktural di Hulu

Fakta yang tak terbantahkan: banyak konsesi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan justru beroperasi di kawasan hulu dan daerah aliran sungai. Padahal, wilayah-wilayah ini punya fungsi ekologis yang sangat krusial. Di situlah letak persoalan strukturalnya.

Kajian tata kelola sumber daya alam kerap menyoroti kegagalan integrasi ini. Ketika perencanaan pembangunan mengabaikan batas-batas ekologis, bencana hampir menjadi sebuah keniscayaan. Imbasnya? Biaya sosial ditanggung oleh masyarakat yang terdampak. Sementara dunia usaha harus berhadapan dengan risiko reputasi, konflik, dan ketidakpastian operasional yang berkepanjangan.

Transformasi, Bukan Sekadar Ganti Label

Menghadapi iklim yang makin tak menentu, dunia usaha di Indonesia dituntut untuk bertransformasi secara mendasar. Bukan cuma memperbarui dokumen atau membuat kebijakan baru yang bagus di atas kertas. Tapi benar-benar menginternalisasi prinsip keberlanjutan dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

Transformasi ini mencakup banyak hal. Mulai dari pemetaan risiko jangka panjang, analisis dampak sosial-ekologis yang komprehensif, hingga evaluasi yang transparan dan berkelanjutan. Intinya, keberlanjutan harus dijalankan dan diuji dalam praktik nyata, bukan sekadar direncanakan.

Bencana sebagai Cermin

Akhirnya, banjir bandang Sumatra di akhir 2025 ini harus kita baca sebagai cermin kolektif. Ia dengan gamblang memperlihatkan bahwa krisis lingkungan bukan ancaman masa depan yang masih jauh. Ia adalah realitas pahit yang terjadi hari ini, di depan mata kita.

Tahun 2026 akan menjadi titik penting. Dunia usaha dihadapkan pada pilihan: tetap bertahan pada pendekatan simbolik dan semu, atau berani bergerak menuju strategi keberlanjutan yang substansial dan penuh tanggung jawab. Pilihan ini bukan cuma soal reputasi perusahaan. Lebih dari itu, ini tentang kontribusi nyata bagi ketahanan sosial dan ekologis kita bersama di masa depan.