Di sisi lain, kebijakan ini nggak cuma soal makan. Ini adalah bentuk adaptasi pemerintah yang cukup penting. Mereka berusaha menjaga keseimbangan yang pas antara menjalankan program pelayanan publik dan menghormati nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat. Ramadan bukan alasan untuk berhenti, apalagi program seperti MBG punya peran strategis. Misalnya, untuk menekan angka stunting dan menjaga kualitas gizi anak-anak di daerah yang memang sangat bergantung pada bantuan ini.
Dadan menekankan, dengan terus berjalannya MBG, kehadiran negara buat kelompok rentan jadi lebih terasa. Konsistensi ini penting. Pada akhirnya, yang dijaga adalah prinsip dasar: nggak boleh ada anak yang kehilangan akses gizi hanya karena perbedaan kondisi ibadahnya.
Harapannya sih jelas. Dengan pendekatan yang luwes dan mempertimbangkan banyak sisi, program ini bisa tetap optimal dan inklusif. Bisa menjawab kebutuhan anak Indonesia, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya.
Memang, wacana ‘makan sembunyi-sembunyi’ tadi sempat mengundang diskusi. Tapi secara keseluruhan, langkah melanjutkan MBG dengan penyesuaian ini patut diapresiasi. Ia menunjukkan bahwa program pemerintah bisa tetap berjalan tanpa mengabaikan sensitivitas sosial dan agama.
Artikel Terkait
Kapolda Lampung Turun Langsung Pantau Kesiapan Arus Mudik di Bakauheni
Gus Yahya Ungkap Upaya Islah dengan Rais Aam PBNU Belum Berjawab
Gubernur Sumsel Blusukan ke Gereja, Pastikan Natal Aman dan Kondusif
Kardinal Suharyo Serukan Natal 2025 untuk Korban Bencana Sumatera