Didu Soroti Kemandirian Pangan: Kunci Kedaulatan atau Permainan Oligarki?

Pengamat politik Muhammad Said Didu tak main-main. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Selasa lalu, ia menyuarakan hal yang menurutnya adalah kunci utama kedaulatan bangsa: kemandirian pangan. Tanpa itu, sulit rasanya merebut kembali kedaulatan nasional yang selama ini, dalam pandangannya, direnggut oleh oligarki dan kepentingan asing.

Didu merinci ada lima pilar kedaulatan yang harus diperjuangkan: ekonomi, wilayah, hukum, politik, dan sumber daya alam. Tapi dari semua itu, soal pangan lah yang paling fundamental. Fondasinya.

"Kemandirian pangan adalah prasyarat untuk merebut lima kedaulatan tadi," tegasnya.

Ia lalu menarik benang merah ke sejarah. Menurut Didu, stabilitas politik kerap bergantung pada pangan. Ia mengingatkan bagaimana dua presiden sebelumnya, Soekarno dan Soeharto, juga mengalami penurunan yang tak lepas dari krisis pangan yang melanda. Nah, di titik inilah ia melihat komitmen pemerintah sekarang Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk swasembada pangan sebagai langkah yang sangat krusial.

Namun begitu, jalan menuju kemandirian itu tidak mulus. Didu menuding ada pihak-pihak yang justru diuntungkan jika Indonesia terus bergantung pada impor. Angkanya cukup mencengangkan. Impor bahan pokok seperti beras, gula, daging, dan kedelai diperkirakan mencapai Rp150 triliun per tahun. Dari nilai sebesar itu, oligarki di sektor impor diduga meraup margin minimal 30%, atau sekitar Rp60 triliun setiap tahunnya.

Contohnya gula. Harga dunia berkisar Rp9.000-Rp10.000 per kilogram. Tapi di dalam negeri, harganya melambung sampai Rp17.000-Rp18.000. Marginnya hampir 100 persen! Pola serupa, kata Didu, terjadi juga pada komoditas beras.

"Artinya, memang inilah bisnis yang paling menggiurkan bagi oligarki," ujarnya.

Di tengah kritik, ia juga memberi apresiasi. Sektor beras, misalnya, menunjukkan kemajuan. Produksi tahun 2025 dilaporkan bakal mendekati 35 juta ton, melebihi kebutuhan nasional yang sekitar 31-32 juta ton. Didu menyebut dua kebijakan kunci di balik ini: menjaga harga gabah agar petani untung, dan menekan biaya produksi lewat subsidi serta turunnya harga pupuk.

Tapi ancaman tetap mengintai. Menurutnya, oligarki mulai menguasai rantai pasok, terutama lewat penggilingan padi skala besar. Data yang ia paparkan menunjukkan pergeseran penguasaan gabah ke tangan konglomerat. Belum lagi praktik curang seperti menjual beras medium dengan kemasan dan harga premium, yang baru-baru ini berujung pada penangkapan sejumlah pengusaha.

"Ini yang kita takutkan. Apabila ini tidak dikendalikan maka nanti oligarki akan menguasai pangan dan dia bisa mengatur harga," kata Didu.

Untuk komoditas lain, jalan masih panjang. Di sektor gula dan kedelai, ia menyebut perlu ada "radical break" atau perubahan kebijakan yang drastis. Sementara di peternakan, kondisinya mirip monopoli 80% ternak unggas, baik ayam pedaging maupun petelur, dikuasai cuma oleh dua perusahaan swasta besar.

Lalu solusinya apa? Didu mendorong peran BUMN untuk pemerataan. Ia mencontohkan rencana pembangunan pabrik pakan ternak oleh BUMN, serta program besar-besaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menambah armada kapal penangkap ikan.

Di akhir paparannya, ia kembali menegaskan pesan inti. Didu mendukung penuh program kemandirian pangan pemerintah dan berharap program ini dijauhkan dari intervensi politik, terutama dari mereka yang berkepentingan dengan impor.

"Sekali lagi, kemandirian pangan adalah prasyarat untuk merebut kembali kedaulatan yang diambil oleh oligarki dan asing," pungkasnya.

Ia juga punya pesan khusus untuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman: agar tak goyah melawan oligarki yang berusaha mengganggu program swasembada pangan.