Di sisi lain, dukungan dari APG ini punya makna yang lebih dalam. Mereka melihat rekam jejak Indonesia sebagai "bridge builder" atau perangkai jurang dalam isu-isu HAM yang kerap alot. Posisinya sebagai negara berkembang yang independen, plus komitmennya yang konsisten dalam isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia, rupanya menjadi nilai tambah.
"Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,"
tambah Kemlu lagi. Memang, tahun 2026 nanti bukan tahun biasa. Kepemimpinan Indonesia kebetulan bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum bersejarah ini bisa jadi peluang emas. Peluang untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif dan konstruktif, yang mengedepankan dialog ketimbang konfrontasi.
Pemerintah Indonesia tentu menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Komitmennya jelas: menjalankan amanah dengan profesional dan transparan. Semuanya demi satu tujuan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua, lewat semangat kerja sama multilateral yang sejati.
Artikel Terkait
Baret Merah Kopassus Kini Jadi Juru Bicara TNI
Menyambut Islam di Pedalaman: Persiapan Syahadat Massal Suku Wana di Morowali
Jangan Sampai Salah Pilih: Panduan Jitu Memilih Penyedia OTP Tanpa Jebakan Biaya
Ustaz Budi Ashari Ungkap Kunci Lawan Perusak di Muka Bumi: Bukan dengan Pedang, Tapi dengan Kehidupan