Di sisi lain, dukungan dari APG ini punya makna yang lebih dalam. Mereka melihat rekam jejak Indonesia sebagai "bridge builder" atau perangkai jurang dalam isu-isu HAM yang kerap alot. Posisinya sebagai negara berkembang yang independen, plus komitmennya yang konsisten dalam isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia, rupanya menjadi nilai tambah.
"Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,"
tambah Kemlu lagi. Memang, tahun 2026 nanti bukan tahun biasa. Kepemimpinan Indonesia kebetulan bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum bersejarah ini bisa jadi peluang emas. Peluang untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif dan konstruktif, yang mengedepankan dialog ketimbang konfrontasi.
Pemerintah Indonesia tentu menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Komitmennya jelas: menjalankan amanah dengan profesional dan transparan. Semuanya demi satu tujuan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua, lewat semangat kerja sama multilateral yang sejati.
Artikel Terkait
Harga Emas Pegadaian Naik, Galeri 24 dan UBS Tembus Rp2,8 Jutaan per Gram
Longsor Rusak Parah Jalan di Barru, Warga dan Akademisi Desak Perbaikan Segera
Veda Ega Pratama Lolos Langsung ke Q2 Moto3 GP Amerika
Vinicius dan Camavinga Santai Berbincang Usai Prancis Kalahkan Brasil