Indonesia resmi mendapat lampu hijau. Kelompok Asia-Pasifik (APG) memilihnya sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Ini jelas bukan sekadar formalitas, melainkan bukti kepercayaan dari negara-negara sekawasan terhadap langkah Indonesia di panggung hak asasi manusia global.
Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, Selasa lalu, penetapan akhirnya bakal dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026 nanti. Yang akan mengemban tugas berat ini adalah Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, sang Wakil Tetap RI di Jenewa.
"Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang,"
Begitu penjelasan Kemlu. Memang, posisi ini datang pada waktu yang tepat. Indonesia sendiri saat ini sedang menjalani masa keanggotaan di Dewan HAM untuk periode 2024-2026. Nah, berdasarkan sistem rotasi, giliran memegang presidensi tahun 2026 jatuh ke kawasan Asia-Pasifik. Jadi, penunjukan Indonesia ini sejalan dengan kesepakatan regional yang sudah ada.
Di sisi lain, dukungan dari APG ini punya makna yang lebih dalam. Mereka melihat rekam jejak Indonesia sebagai "bridge builder" atau perangkai jurang dalam isu-isu HAM yang kerap alot. Posisinya sebagai negara berkembang yang independen, plus komitmennya yang konsisten dalam isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia, rupanya menjadi nilai tambah.
"Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,"
tambah Kemlu lagi. Memang, tahun 2026 nanti bukan tahun biasa. Kepemimpinan Indonesia kebetulan bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum bersejarah ini bisa jadi peluang emas. Peluang untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif dan konstruktif, yang mengedepankan dialog ketimbang konfrontasi.
Pemerintah Indonesia tentu menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Komitmennya jelas: menjalankan amanah dengan profesional dan transparan. Semuanya demi satu tujuan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia untuk semua, lewat semangat kerja sama multilateral yang sejati.
Artikel Terkait
Komunitas Sulsel Gelar Nobar Film Uang Passolo di Jakarta dan Makassar
Tabrakan Beruntun di Tol Ngawi-Solo Akibat Pengereman Mendadak, Tiga Orang Terluka
Prabowo Undang Australia Bentuk Joint Venture Pertanian
Baruasak, Kue Tradisional Bugis-Makassar yang Menyimpan Filosofi dan Cita Rasa Warisan