BNPB: Pembangunan Huntara dan Huntap Mulai Digarap di Tiga Provinsi Pascabencana

Fase darurat perlahan mulai bergeser di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah kini beralih ke tahap pemulihan, yang ditandai dengan persiapan lahan untuk hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengonfirmasi perkembangan ini dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Selasa lalu.

“Untuk hunian sementara dan hunian tetap, pemerintah telah memasuki tahap awal transisi dari darurat menuju pemulihan. Identifikasi lahan, penetapan status lahan, serta pendataan calon penerima manfaat sudah berjalan,”

Di Aceh, persiapan lahan huntara dan huntap sudah berlangsung di beberapa kabupaten, seperti Aceh Utara, Aceh Tengah, hingga Pidie. Proses serupa juga digulirkan di tiga wilayah di Sumatera Utara dan enam kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Kabupaten Pidie Jaya, misalnya, sudah mulai membangun huntara untuk 135 kepala keluarga. Progresnya sekitar 20 persen dan ditargetkan selesai dalam tiga pekan. Sementara itu, di Aceh Tengah, pemerintah daerah bahkan sudah menyerahkan dana pembelian lahan. Tujuannya jelas: memastikan status lahan aman dan siap dibangun.

Menurut Abdul, pembangunan di Sumatera Barat juga menunjukkan kemajuan. Beberapa daerah seperti Pesisir Selatan, Kota Pariaman, dan Agam terus bergerak. Yang paling cepat sejauh ini adalah Kabupaten Tanah Datar. Di sana, pekerjaan sudah masuk ke tahap pengecoran kopel pertama dan pemasangan tiang baja ringan.

Namun begitu, persoalan dasar seperti air bersih tak luput dari perhatian.

“Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian, termasuk melalui pembangunan sumur bor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,”

Abdul mencontohkan upaya di Aceh Tamiang. Di sana, sekitar 27 titik sumur bor telah dikerjakan dengan melibatkan TNI, Polri, dan relawan. Ini solusi darurat sambil menunggu jaringan PDAM pulih sepenuhnya.

Sebelumnya, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi sudah menyiapkan opsi lain. Pada Minggu (21/12), ia menyatakan ada 14 titik lahan Hak Guna Usaha milik perusahaan perkebunan yang siap dipakai untuk huntara.

Selain relokasi ke lahan HGU, warga juga punya pilihan lain. Mereka diperbolehkan membangun huntara di atas tanah milik sendiri. Kebijakan ini diambil agar masyarakat punya fleksibilitas, terutama bagi yang ingin bertahan di lokasi lama mereka.

Transisi ini memang belum sempurna, tapi setidaknya sudah ada titik terang. Perlahan, dari puing-puing darurat, proses pemulihan mulai menemukan bentuknya.