Kemewahan PSI dan Pertanyaan yang Menggantung: Dari Mana Dana Itu Mengalir?

Isu bunker dan uang fantastis di bawah rumah Jokowi mungkin terdengar liar. Tapi, omongan politikus senior PDIP itu tiba-tiba saja ramai. Kenapa? Rupanya, pernyataan itu muncul di tengah berbagai kejanggalan politik yang makin menumpuk dan sulit diabaikan begitu saja.

Biasanya kan, mantan presiden memilih mundur. Menjadi penasihat, menjaga wibawa dari kejauhan. Jokowi? Polanya beda. Jabatan formal memang sudah lepas, tapi pengaruhnya masih nyata. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, kehadirannya terasa lebih dominan ketimbang presiden yang sedang menjabat.

Yang bikin orang melotot adalah keterlibatannya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai itu kini dipimpin anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Naiknya Kaesang yang latar belakang politiknya bisa dibilang hijau ke pucuk pimpinan partai begitu cepat. Secara hukum sih sah-sah saja. Tapi secara etika, ini bikin banyak orang mengernyit. Apa iya kekuasaan itu dilepas? Atau cuma pindah kendaraan?

Kecurigaan makin menjadi-jadi ketika kita lihat kenyataan di lapangan. Acara-acara PSI hampir selalu digelar mewah di hotel berbintang. Kantor-kantornya di daerah juga tampak megah dan modern. Padahal, secara suara di parlemen, PSI masih sangat terbatas. Basis kadernya pun belum signifikan. Logika sederhana saja bertanya: mana mungkin semua itu dibiayai cuma dari iuran anggota atau subsidi negara yang terbatas?

Nah, di titik inilah pertanyaan besar itu muncul. Dari mana sebenarnya sumber dananya?

Memang, belum ada bukti konkret bahwa Jokowi punya ‘uang unlimited’ apalagi sampai triliunan rupiah. Tapi politik itu bukan cuma soal bukti hukum yang hitam di atas putih. Ini juga soal persepsi, pola yang konsisten, dan nalar publik. Ketika kemewahan sebuah partai tidak sebanding dengan kekuatan riilnya, dan ketika mantan presiden masih aktif ‘mengurus’ partai anaknya, ya wajar saja kecurigaan itu tumbuh. Ini bukan fitnah, tapi pertanyaan yang logis.

Masalah utamanya sebenarnya bukan cuma pada Jokowi, Kaesang, atau PSI. Akar persoalannya lebih dalam: pendanaan partai politik kita sama sekali tidak transparan. Selama publik tidak diberi tahu secara terbuka siapa donaturnya, kemana uang mengalir, dan untuk apa digunakan, spekulasi akan tetap hidup subur.

Dalam demokrasi yang sehat, seharusnya ada jarak antara kekuasaan dan keluarga. Kekayaan politik harus bisa diaudit, tidak cuma secara legal formal tapi juga secara moral. Kalau tidak, yang terjadi bukan regenerasi, melainkan normalisasi dinasti dan konflik kepentingan yang makin menjadi-jadi.

Isu bunker, uang triliunan, dan kemewahan PSI mungkin belum terbukti di pengadilan. Tapi semua itu cuma gejala. Gejala dari sebuah persoalan besar: kekuasaan yang rupanya enggan dilepaskan, dan sistem yang gagal memberikan penjelasan yang jujur pada publik.

Dan selama pertanyaan-pertanyaan itu dibiarkan menggantung tanpa jawaban yang transparan, publik akan terus penasaran. Kalau bukan dari ‘uang unlimited’, lalu dari mana dana untuk segala kemewahan itu benar-benar datang?