Penutupan TPL Disambut, Tapi Warga Tuntut Hentikan Operasi untuk Selamanya

Ketiga, gelombang penolakan dua tahun terakhir ini luar biasa masif. LSM, masyarakat adat, tokoh, netizen Batak, hingga pimpinan gereja seperti Ephorus HKBP terlibat. Suara mereka bersatu.

Erick juga menyitir investigasi Walhi Sumut yang menyebut setidaknya tujuh perusahaan, termasuk PT TPL dan PT Martabe, diduga berkontribusi pada kerusakan hulu Batang Toru hingga memicu banjir.

“Setidaknya ada tujuh perusahaan yang disebut, termasuk PT TPL dan PT Martabe, yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hingga memicu banjir bandang,” ujarnya.

Dia berharap Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya bertindak adil. "Jangan sampai kepentingan investasi atau relasi dengan pemiliknya, Sukanto Tanoto, mengabaikan aspirasi jutaan warga Batak Toba yang sudah puluhan tahun menolak perusahaan ini," tegas Erick.

Baginya, ini ujian sejarah: berpihak pada rakyat atau segelintir pengusaha.

Sebagai pembanding, dia menunjuk Norwegia dan Finlandia. Negara Skandinavia itu dulu adalah pionir industri pulp dan kertas global.

“Sekitar 30 tahun lalu, mereka menutup industri pulp dan kertas karena pertimbangan ekologis, lalu beralih ke sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri ramah lingkungan,” ungkapnya.

Hasilnya? Kedua negara itu sekarang termasuk yang paling makmur dengan pendapatan tinggi dan korupsi terendah. Pilihannya jelas.

Lalu bagaimana dengan nasib sekitar 2.000 pekerja TPL jika ditutup permanen? Erick mendorong pemerintah punya solusi. Misalnya, mengalihkan 150 ribu hektare HTI milik TPL menjadi perkebunan BUMN untuk karet atau kopi.

“Dengan begitu, pekerja tidak perlu terkena PHK dan roda ekonomi tetap berjalan,” pungkasnya.

Jalan panjang masih harus ditempuh. Keputusan sementara ini baru babak pertama. Tekanan masyarakat, seperti banjir bandang yang datang, terus mengalir deras menuntut kepastian.