Mahfud MD Bongkar Praktik Bayar-Bayaran untuk Naik Pangkat di Polri

Isu lama soal 'orang dalam' dan urusan setor-menyetor untuk dapatkan jabatan di tubuh Polri kembali mencuat. Kali ini, suaranya datang langsung dari dalam, dari seorang anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD. Ia tak sungkan mengakui bahwa masalah rekrutmen dan promosi adalah salah satu borok yang sedang mereka bedah tuntas.

Semua itu diungkapkannya saat berbicara di Fakultas Hukum UGM, Sleman, Senin lalu. Menurut Mahfud, persoalan klasik ini jadi fokus utama komisi dalam upaya membenahi institusi Bhayangkara.

"Rekrutmen, promosi, rotasi, dan sebagainya itu menjadi bagian yang dibahas," ujar Mahfud.

Nah, salah satu masalah kronis yang ia catat adalah soal ketidakadilan. Ada fenomena yang cukup menyakitkan: anggota yang berprestasi dan jelas-jelas memenuhi syarat malah karirnya mandek di tempat. Sementara itu, yang belum layak justru bisa melesat naik pangkat dengan cepat.

"Kita mencatat ada orang yang pangkatnya 'enggak' naik-naik, ada orang yang belum memenuhi syarat tiba-tiba sudah naik pangkat," katanya.

Namun begitu, yang lebih mencengangkan adalah dugaan praktik transaksional di balik layar. Mahfud memberi contoh nyata. Katanya, untuk bisa ikut pendidikan tertentu seperti Sespim yang ujung-ujungnya dapat pangkat Brigjen, ternyata ada 'biaya' yang harus dikeluarkan.

"Bahkan, orang ikut Sespim agar dapat Brigjen, dan sebagainya itu bayar. Bayar ke siapa? Ya bayar ke temannya yang ngurus," ujarnya blak-blakan.

Praktik seperti ini, lanjutnya, memang sulit dilacak. Semua dilakukan secara bawah tangan. Jangan harap ada catatan resmi di rekening institusi.

"Kalau ditanya di rekeningnya Polri, enggak ada, kan, tidak boleh bayar itu," tambah Mahfud.

Di sisi lain, kritiknya tak berhenti di situ. Pintu masuk paling awal, yaitu rekrutmen taruna Akpol, rupanya juga bermasalah. Menurut Mahfud, sistemnya sudah bergeser ke arah penjatahan. Meritokrasi? Bisa jadi nomor kesekian.

"Jadi rekrutmen mau masuk Akpol juga sekarang sudah pakai jatah-jatahan juga. Sehingga produk-produk beberapa tahun terakhir ini tidak selektif sebenarnya, tapi karena kedekatan hubungan, karena hubungan politik, dan sebagainya," bebernya.

Berbagai temuan yang mengkhawatirkan ini bukan sekadar jadi arsip. Mahfud menegaskan, tim KPRP sedang mendalaminya secara intens untuk mencari solusi yang permanen dan berkelanjutan.

"Itu semua menjadi bahan diskusi yang cukup mendalam, dan itu nanti akan diputus melalui masukan-masukan," pungkasnya.