Pendidikan Terkatung-Katung: 300 Ribu Anak Sumatra Terancam Putus Sekolah Pasca-Bencana

Ratusan ribu anak di Sumatra kini terancam kehilangan masa depannya. Bukan hanya rumah dan jalan yang hancur diterjang banjir dan longsor, tapi juga bangku-bangku sekolah mereka. Pendidikan, yang mestinya jadi prioritas, justru paling rentan ketika bencana melanda.

Angkanya sungguh memilukan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, melaporkan lebih dari 3.200 sekolah rusak. Ribuan ruang kelas hancur total atau sebagian. Yang paling menyayat, hampir 300 ribu siswa dan puluhan ribu guru terdampak langsung. Data ini dikumpulkan dari dinas pendidikan setempat per pertengahan Desember 2025.

Namun begitu, realitas pahit di lapangan ini seolah berbenturan dengan pernyataan resmi.

Beberapa waktu lalu, usai mengunjungi lokasi bencana, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kondisi di Aceh dan Sumatera Utara sudah baik dan terkendali.

Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya besar. Di sisi lain, pemulihan sarana pendidikan justru terasa lambat sekali. Hak anak untuk belajar seakan ditunda, padahal waktu terus berjalan dan tahun ajaran tidak berhenti. Penanganannya terkesan tak sistematis.

Ari Hardianto dari Seknas JPPI angkat bicara. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang pemulihannya harus dipimpin langsung oleh pemerintah pusat.

"Kondisi ini sudah masuk kategori darurat pendidikan," tegasnya. Menurut Ari, skala kerusakan di tiga provinsi itu terlalu besar untuk ditangani daerah sendiri. Ia mendesak agar status bencana nasional segera ditetapkan. Tanpa itu, upaya pemulihan pendidikan tak akan optimal dan risiko putus sekolah makin nyata.

Fakta di lapangan memang mengkhawatirkan. Langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat seolah tak kunjung tampak. Justru, yang lebih dulu bergerak adalah relawan, NGO, dan kelompok masyarakat. Negara mestinya hadir paling depan, bukan malah terkesan menunggu.

Wacana pendidikan darurat pun gaungnya masih minim. Yang dibutuhkan anak-anak sebenarnya konkret: ruang belajar yang aman, guru yang tersedia, dan kepastian bahwa biaya pendidikan mereka terjamin. Bagi mahasiswa, misalnya, pembebasan UKT bisa jadi penolong.

Kalau dibiarkan begini, bencana alam bisa berubah jadi bencana generasi. Anak-anak akan tertinggal pelajaran, terancam putus sekolah, dan pada akhirnya terpinggirkan. Generasi emas yang diimpikan bisa berubah jadi sumber kecemasan bagi bangsa.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah amanah. Pemimpin itu seperti penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Hadis dari Bukhari dan Muslim mengingatkan hal itu. Dalam situasi bencana, paradigma ini menuntut kehadiran yang cepat, empatik, dan penuh solusi.

Kesiapsiagaan adalah kewajiban negara. Memastikan pendidikan dan kesehatan rakyat tetap berjalan, bahkan di tengah bencana, adalah bagian dari tanggung jawab itu. Negara tak boleh menunggu normal dulu baru bertindak. Justru dalam keadaan darurat, kehadiran negara paling dinantikan.

Islam juga menekankan pemulihan infrastruktur yang tanggap. Pemimpin pusat wajib berkoordinasi dengan pemimpin daerah, memobilisasi sumber daya, termasuk guru, dan menyediakan sarana belajar darurat. Proses belajar tak boleh terputus. Pendidikan tidak pantas menjadi korban kedua.

Sejarah mencatat, negara di masa kekhilafahan merespons bencana dengan gesit melalui Baitulmal. Dana dikucurkan untuk menyelamatkan rakyat tanpa birokrasi berbelit atau pertimbangan politik yang rumit. Pemulihan dilakukan segera karena menunda-nunda hanya akan menambah penderitaan.

Sayangnya, logika sistem hari ini berbeda. APBN seringkali terjebak dalam proyek, utang, dan urusan serapan anggaran terutama di akhir tahun. Dana untuk pemulihan pendidikan korban bencana pun seolah harus antri, menunggu tahun anggaran baru.

Bencana di Sumatra ini mestinya jadi momentum evaluasi. Klaim bahwa kondisi "baik" tidaklah cukup tanpa bukti pemulihan yang nyata, khususnya di sektor pendidikan. Generasi pascabencana ini tidak butuh retorika. Mereka butuh negara yang hadir dengan nyata, cepat, dan bertanggung jawab.

Jika pengabaian terus berlanjut, sejarah nanti akan mencatat bahwa yang merenggut masa depan generasi bukan cuma alam. Tapi juga sistem yang gagal memuliakan manusia. Mungkin sudah saatnya kita merenungkan kembali sistem yang paripurna, yang benar-benar bisa menjamin masa depan gemilang bagi generasi dan peradaban.

Jannatu Naflah, Praktisi Pendidikan.