“Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu, solidaritas,” jelasnya.
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah dokumen warga yang hilang tersapu banjir dan longsor. Menanggapi ini, Kemendagri sudah turunkan tim khusus ke lapangan. Tugas mereka melayani warga yang kehilangan dokumen kependudukan, seperti KTP-el atau akta kelahiran.
Tapi Tito tak mau berhenti di situ. Ia mendorong kementerian dan lembaga lain ikut bergerak. Bagaimana dengan ijazah yang rusak? Atau dokumen perbankan dan STNK yang hilang?
“Kami mohon kementerian/lembaga terkait bisa juga menggratiskan kepada mereka, Pak, sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali,” pinta Tito.
Laporan terakhir yang disampaikan Menteri cukup mencengangkan. Ada sejumlah desa yang dinyatakan hilang akibat parahnya longsor dan banjir, sehingga relokasi menjadi keharusan. Untuk itu, Kemendagri kini berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Tujuannya jelas: mempersiapkan administrasi untuk pemerintahan desa baru di lokasi relokasi nantinya.
Artikel Terkait
Font Times New Roman Gantikan Calibri, Rubio Picu Perang Simbol di Birokrasi AS
Ruang Rapat Tertutup dan Misteri Dana Sosial yang Raib
Revitalisasi Terminal Malalayang Tak Ganggu Arus Mudik Nataru
Gus Ipul Serahkan Santunan dan Tinjau Dapur Umum untuk Korban Bencana Aceh