Tambang Ilegal Tiga Dekade: Negara Rugi Rp 13.000 Triliun, Modusnya Paket Komplit

Kerugian Negara dari Tambang Ilegal: Angkanya Fantastis, Rp 13.000 Triliun!

Bayangkan uang sebesar itu. Rp 13.000 triliun. Itulah nilai kerugian yang diderita negara kita, menurut Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, akibat praktik tambang ilegal yang merajalela selama dua dekade terakhir. Kalau dirupiahkan, kerugiannya setara dengan 800 miliar dolar AS. Angka yang sulit dibayangkan, bukan?

Pernyataan menohok ini disampaikan Sjafrie dalam sebuah kuliah umum di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, pada 9 Desember 2025 lalu. Ia tak main-main menyebut angka tersebut, lengkap dengan tanda seru.

Lantas, dari mana saja kebocoran dana sebesar itu berasal? Rupanya, modus operandi para pelaku tambang ilegal ini cukup variatif. Menurut paparan yang sama, setidaknya ada enam bentuk utama bahkan bisa dikombinasikan yang menyedot uang negara.

Pertama, ya paling gamblang: menambang tanpa izin sama sekali. Kedua, meski punya izin di satu titik, mereka nekad menambang di lokasi lain yang berdekatan. Ketiga, izinnya ada, tapi area yang digarap jauh lebih luas dari yang seharusnya.

Keempat, ini yang licik: melaporkan hasil tambang dengan jumlah dan kadar yang lebih rendah dari realita di lapangan. Kelima, main mata dengan pembeli luar negeri lewat praktik "transfer pricing" untuk mengatur harga. Dan keenam, sama sekali mengabaikan kewajiban untuk menjaga lingkungan, yang ujung-ujungnya juga merugikan negara dan masyarakat.

Nah, poin ketujuh ini yang bikin merinding: kombinasi dari semua poin di atas. Praktiknya seperti paket komplit untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Melihat kompleksnya modus ini, wajar jika kemudian muncul komentar pedas. Muhammad Said Didu, yang juga menyoroti hal ini, menyebut bahwa angka Rp 13.000 triliun itu rasional dan masuk akal. Alasannya sederhana sekaligus mengerikan: hampir semua perusahaan tambang diduga terlibat dalam "ilegal mining" dengan berbagai bentuk tadi.

"Hampir semua perusahaan penambangan melakukan 'ilegal mining' sehingga angka yang dikemukakan oleh Pak Menhan rasional dan masuk akal,"

tulis Didu dalam sebuah cuitan yang memviralkan pernyataan Sjafrie tersebut.

Jadi, ini bukan sekadar isu pinggiran. Angka triliunan itu adalah gambaran nyata betapa bocornya lumbung sumber daya kita. Sebuah narasi panjang yang, sayangnya, masih terus berlanjut.