Gus Ipul Tegaskan Aturan Main Galang Dana Bencana: Izin dan Laporan Wajib

Maraknya aksi penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatra, yang belakangan ramai diinisiasi sejumlah publik figur, mendapat sorotan langsung dari pemerintah. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, angkat bicara. Intinya sih, silakan saja. Tapi ada aturan main yang wajib ditaati.

"Kalau menurut ketentuan itu izin dulu," tegas Gus Ipul di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, urusan perizinan ini sebenarnya gampang. Untuk skala nasional yang menjangkau banyak provinsi, izinnya harus melalui Kementerian Sosial. Sementara untuk cakupan yang lebih lokal, bisa mengurusnya di tingkat kabupaten atau kota.

Nah, yang menurut Gus Ipul nggak boleh dilupakan adalah soal pelaporan. Ini poin krusial. Setelah dana berhasil dikumpulkan dari masyarakat, penggalang wajib mempertanggungjawabkannya.

Ia kemudian merinci soal besaran dana. Untuk donasi yang nilainya mencapai Rp500 juta, laporan audit internal saja sudah cukup. Meski begitu, dokumen itu tetap harus diserahkan ke Kemensos. Lain cerita kalau nominalnya melampaui angka itu. Untuk dana di atas Rp500 juta, harus ada auditor bersertifikat yang dilibatkan. Tujuannya jelas: transparansi.

"Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan. Dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja," ucapnya.

Di sisi lain, Gus Ipul mengapresiasi langkah cepat banyak pihak, termasuk para influencer seperti Ferry Irwandi, yang tergerak membantu. Semangat gotong royong seperti ini patut diacungi jempol. Namun begitu, aturan tetap aturan. Kepatuhan diperlukan agar niat baik itu tidak justru menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Sungguh kita mengapresiasi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat, silakan. Tapi yang penting saya harapkan bisa memenuhi ketentuan yang ada,” imbuhnya.

Dia menambahkan, proses pengajuan izin sekarang ini sudah dipermudah. Bisa dilakukan secara online. Jadi, alasan sulitnya birokrasi seharusnya tidak lagi menjadi halangan. Imbauannya sederhana: biasakan akuntabel. Mengelola uang masyarakat bukan hal main-main, butuh pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka.