Bandara Morowali Dituding Sebagai Negara dalam Negara, Aktivis Desak Penutupan dan Pemeriksaan Pejabat

Bandara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, lagi-lagi jadi bahan perbincangan panas. Kali ini, sorotan tajam datang dari Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi. Ia tak main-main dengan kritiknya, bahkan menyebut operasional bandara itu cermin dari lemahnya negara.

Lebih ekstrem lagi, ia menilai situasi ini bukan cuma soal aturan, tapi sudah masuk ranah makar.

“Keberadaan Bandara IMIP Morowali itu merupakan tindakan liar karena tidak ada otoritas negara yang jelas,” ujarnya.

Arbi juga menyoroti kebijakan yang terkesan plin-plan. “Lebih aneh lagi ketika Menhub sempat menetapkannya sebagai bandara internasional, lalu mencabutnya kembali,” tambahnya dalam pernyataan yang diberikan kepada media pada Senin lalu.

Menurutnya, pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara itu ilegal sebenarnya sudah tepat. Hanya saja, kata Arbi, itu belum cukup.

“Bandara IMIP itu negara dalam negara. Segera saja tutup, dan semua pihak yang terlibat, Jokowi, Luhut, Menhub wajib diperiksa, termasuk perusahaan yang membangunnya,” tegasnya.

Ia mendesak agar Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, dan pihak lain yang terkait dimintai pertanggungjawaban. Baginya, ini soal pembiaran yang berujung pada munculnya ‘negara dalam negara’ di wilayah Indonesia.

Di sisi lain, Arbi menyelipkan kekhawatiran yang lebih luas. Ia mengingatkan agar perjanjian dagang dengan China tidak sampai menggerus kedaulatan.

“Indonesia bukan bagian dari China. Perjanjian dagang dalam bentuk apa pun jangan sampai membuat negeri ini tunduk pada kepentingan China dan mengorbankan kedaulatan nasional,” katanya.

Peringatannya jelas. Seluruh institusi negara, dari presiden, TNI, Polri, hingga DPR, diminta untuk waspada dan bertindak.

“Jangan sampai perlahan negeri ini mengalami Chinaisasi,” tutupnya. Sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa dalam kekhawatiran yang ia rasakan.