Tiga Menteri Dikritik Usai Bencana Sumatra, Mundur dengan Elegan Hanya Imaji?

Mundur dengan Elegan? Mustahil Rasanya...

Suara kritik makin keras menyusul bencana di Sumatra. Longsor dan banjir bandang yang merenggut banyak korban ini memunculkan pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab? Greenpeace, lewat juru kampanyenya Iqbal, secara terbuka menyoroti tiga nama menteri.

“Jadi ketika ada bencana seperti ini, berarti ada fungsi mereka yang tidak bekerja. Apakah fungsi pengawasan atau pengendalian. Atau mereka melakukan pembiaran. Pembiaran dalam administrasi itu sebuah kesalahan. Pura-pura tidak tahu,” tegas Iqbal.

Ia bahkan menyatakan langkah hukum bukan hal mustahil. Kritik pedas itu menohok. Tiga menteri yang dimaksud adalah Raja Juli Antoni, Bahlil Lahadalia, dan Hanif Faisol. Masing-masing punya kewenangan terkait izin kehutanan, tambang, dan AMDAL hal-hal yang kerap disebut sebagai akar masalah bencana ekologis.

Di tengah situasi seperti ini, muncul pertanyaan yang jarang terjawab: akankah seorang pemimpin memilih mundur dengan elegan? Mengundurkan diri bukan sekadar melepas jabatan. Itu adalah pilihan berat di persimpangan antara mempertahankan kehormatan jabatan atau justru mencari kehormatan yang lebih tinggi dengan melepaskannya. Di Indonesia, langkah semacam itu amat langka. Bahkan, bisa dibilang mustahil.

Bayangkan saja. Di sebuah ruang kerja yang sunyi, seorang pejabat berdiri lama di depan jendela. Laporan bencana menumpuk di mejanya, setiap halaman seolah berteriak tentang kegagalan. Sistem, mitigasi, koordinasi semua terasa jebol. Tapi yang paling menusuk adalah bisikan dalam hati: jangan-jangan kebijakannya sendiri yang tak cukup memadai untuk mencegah semua ini. Dalam hening, dia bertanya pada diri sendiri, masih pantaskah duduk di kursi yang kini terasa begitu berat?

Memang, kultur politik kita jarang mengakomodasi pengunduran diri secara sukarela. Banyak alasan untuk bertahan. Ada yang bilang demi kelancaran administrasi, ada yang ingin menyelesaikan program, tak sedikit juga yang khawatir mundur dianggap sebagai kelemahan. Tekanan politik pun nyata.

Namun begitu, bayangkan jika ada yang memilih jalan lain. Setelah melihat langsung penderitaan korban, mendengar tangis anak-anak yang kehilangan rumah, hati nurani mana yang tak tergugah? Beban moral itu bisa lebih berat dari beban politik manapun.

Dengan hati berat, mungkin dia mulai menulis surat pengunduran diri. Bukan surat panjang berisi pembelaan. Tapi pengakuan jujur bahwa dibutuhkan tenaga dan perspektif baru untuk pemulihan. Dia menulis dengan kata-kata penuh empati, menyatakan duka, lalu menyatakan kesediaan mundur bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk tanggung jawab tertinggi.

Keputusan seperti itu tentu akan menuai beragam reaksi. Ada yang akan mencapnya lari dari masalah, ada yang bilang itu dramatis, tak sedikit pula yang akan membaca motif politik di baliknya. Tapi bagi orang yang sudah berdamai dengan hati nuraninya, kritik dari luar mungkin tak lagi seberat luka batin karena membiarkan rakyatnya menderita.

Sayangnya, narasi indah tentang pengunduran diri elegan itu masih sekadar bayangan. Realitanya, belum ada tanda-tanda. Justru yang terjadi sebaliknya. Mereka masih bertahan, bahkan terkadang masih bersuara lantang.

Dan sampai detik ini, belum ada satu pun dari ketiga menteri yang disebut itu yang menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Bencana telah terjadi, korban berjatuhan, tapi kursi menteri tetap hangat diduduki. Sepertinya, untuk mengharapkan sebuah pengunduran diri yang penuh martabat dan kesadaran penuh, kita masih harus menunggu sangat lama. Atau mungkin, memang mustahil.

AM234