Koalisi Negara Timur Tengah dan Asia Tolak Rencana Israel Buka Rafah Satu Arah

Suara keprihatinan bergema dari sejumlah negara Timur Tengah dan Asia. Kali ini, menyusul rencana Israel yang disebut-sebut akan membuka perbatasan Rafah tapi hanya untuk satu arah. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, bersama dengan koleganya dari Mesir, Yordania, UEA, Pakistan, Turki, Qatar, dan Indonesia, secara tegas menyuarakan penolakan.

Inti masalahnya? Mereka menilai langkah itu bukan sekadar soal lalu lintas. Menurut para menteri, pembukaan satu arah itu punya tujuan terselubung: memindahkan paksa penduduk Gaza ke wilayah Mesir. Rafah, yang selama ini jadi penghubung utama antara Gaza dan Mesir, tiba-tiba menjadi titik sentral ketegangan baru.

"Menyatakan keprihatinan mendalam mereka mengenai pernyataan Israel terkait pembukaan Penyeberangan Rafah satu arah, dengan tujuan memindahkan penduduk Jalur Gaza ke Republik Arab Mesir,"

Begitu bunyi pernyataan resmi yang dikutip dari akun X Kementerian Luar Negeri Saudi, Sabtu lalu.

"Para Menteri menegaskan penolakan mutlak mereka terhadap segala upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka,"

Tambahan keterangan itu terdengar keras dan tanpa kompromi.

Di sisi lain, mereka justru mendorong agar rencana lain yang dijalankan. Yaitu skema perdamaian yang pernah digagas mantan Presiden AS, Donald Trump. Poin kuncinya sederhana: buka Rafah untuk dua arah. Bukan satu.

“Memastikan kebebasan bergerak bagi penduduk, dan menahan diri dari memaksa penduduk Jalur Gaza untuk pergi,” jelas pernyataan itu lebih lanjut. Gagasannya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan warga Gaza bertahan di tanah mereka sendiri, bukan terusir. Partisipasi mereka dalam membangun kembali tanah air dianggap sebagai bagian dari visi komprehensif untuk memulihkan stabilitas dan memperbaiki nasib kemanusiaan di sana.

Laporan dari AFP pada Rabu pekan lalu mengonfirmasi sumber ketegangan ini. Israel memang menyatakan akan membuka penyeberangan Rafah, namun secara eksklusif dari Gaza ke Mesir. Tujuannya disebutkan untuk memungkinkan warga keluar dari wilayah yang hancur itu.

Tapi rencana itu langsung terbentur. Mesir yang jadi pihak penerima langsung membantah keras. Kairo bersikukuh belum pernah menyetujui kesepakatan semacam itu. Posisi Mesir jelas: penyeberangan utama harus dibuka dari kedua arah, tidak boleh sepihak.

Sebenarnya, membuka kembali Rafah bukan hal baru. Itu adalah bagian dari peta jalan perdamaian Trump untuk Palestina, sesuatu yang juga sudah lama didesak oleh berbagai badan PBB dan organisasi kemanusiaan. Hanya saja, sejak gencatan senjata Oktober lalu, Israel terlihat menunda-nunda penyelesaiannya. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari soal Hamas yang dianggap gagal mengembalikan semua jenazah sandera, hingga perlunya koordinasi teknis yang lebih matang dengan Mesir.

Jadi, situasinya masih mandek. Di satu sisi ada desakan dari koalisi negara-negara untuk mencegah pengusiran, di sisi lain ada rencana sepihak yang ditolak oleh pihak yang justru akan menerima dampak langsungnya. Rafah sekali lagi menjadi simbol, bukan hanya perbatasan fisik, tapi juga pertarungan politik dan kemanusiaan yang rumit.