Gus Ipul Tegaskan: Penyandang Disabilitas Harus Jadi Prioritas dalam Tanggap Darurat

Di tengah situasi darurat bencana yang melanda Sumatera, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan satu hal: kelompok penyandang disabilitas tidak boleh terlupakan. Mereka harus mendapat perhatian dan penanganan khusus, baik dalam layanan sehari-hari apalagi di saat-saat kritis seperti sekarang.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu berbicara dalam rangkaian peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2025 di fX Sudirman, Jakarta, Rabu lalu.

"Tentu penyandang disabilitas dapat perhatian khusus, dibantu," tegasnya.

"Dan sekarang ini memang masa-masa evakuasi dan dalam masa tanggap darurat. Tentu ada fasilitas-fasilitas untuk para penyandang disabilitas."

Menurut Gus Ipul, fasilitas khusus itu sudah disiapkan. Bisa di lokasi pengungsian, atau di tempat-tempat lain yang punya sistem perlindungan lebih. Intinya, mereka harus aman dan terlayani.

Upaya penanganan bencana sendiri melibatkan banyak pihak. Pemerintah, lewat Kemenko PMK, BNPB, TNI, Polri, sampai Basarnas, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya jelas: membuka akses ke wilayah terpencil dan menyalurkan bantuan logistik secepat mungkin.

"Seluruh kementerian dan lembaga mencoba terus mengatasi berbagai hambatan, masalah," ujar Gus Ipul.

"Sekaligus agar logistiknya bisa tersalurkan dengan baik, diterima oleh mereka yang membutuhkan."

Memang, tantangannya nyata. Beberapa daerah seperti Aceh Tamiang masih sulit dijangkau. Tapi ada titik terang. Menurut sang Menteri, perkembangan positif mulai terlihat belakangan ini.

"Dua hari lalu masih ada 10 kecamatan yang masih terisolir," katanya.

"Tapi mulai hari ini ada perkembangan-perkembangan, aksesnya mulai bisa dibuka, dan bantuan logistik bisa disalurkan."

Gus Ipul mengakhiri pernyataannya dengan harapan. Ia berharap seluruh proses penanganan bencana berjalan tanpa kendala berarti.

"Kita perlu terus mendoakan supaya yang sedang bertugas ini diberi kemudahan dan kelancaran," tutupnya.

Pesan utamanya sederhana tapi krusial: dalam setiap kebijakan dan aksi tanggap darurat, hak dan kebutuhan penyandang disabilitas harus menjadi prioritas. Bukan sekadar wacana.