Tito Karnavian: Kepala Daerah yang Tak Punya Insting Bisnis, Undang Saja Pengusaha

Di hadapan para pengusaha dan kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian punya pesan yang jelas: pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan Kadin. Tanpa kerja sama itu, sulit rasanya membangun ekosistem usaha yang benar-benar hidup dan produktif di daerah. Menurutnya, sinergi antara Pemda dan dunia usaha adalah kunci untuk menggerakkan perekonomian lokal, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan membuka jalan bagi daerah untuk berkembang lebih cepat.

“Bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan, yang enggak memiliki insting bisnis, sudahlah undang saja teman-teman pengusaha itu,” ujar Tito.

Pernyataan itu disampaikannya di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin lalu, dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2025. Ia menekankan, sektor swasta harus dihidupkan sebagai motor pertumbuhan. Harapannya, dorongan ini bisa membuka ruang ekonomi baru dan perlahan mengurangi ketergantungan daerah pada anggaran dari pusat.

Nyatanya, banyak daerah punya potensi besar. Mulai dari pariwisata, pertanian, perkebunan, sampai sumber daya alam. Namun begitu, potensi itu seringkali mentah begitu saja. Minimnya perspektif bisnis jadi salah satu penyebabnya.

“Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat,” tambahnya.

Ia lantas menyentil soal kekayaan kelautan yang masih belum tereksplorasi dengan baik. Belum lagi soal demografi. Indonesia punya jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan 69 persen di antaranya berada di usia produktif. Ini adalah peluang yang luar biasa, tapi butuh pengelolaan yang tepat.

Di sisi lain, Tito menilai kepala daerah perlu punya naluri kewirausahaan. Kemampuan itu penting untuk mencari peluang pendapatan secara kreatif. Kalau belum punya, ya melibatkan pelaku usaha lokal adalah jalan keluarnya. Makanya, peran Kadin harus diperkuat sebagai mitra Pemda untuk mengidentifikasi peluang dan mempercepat pengembangan usaha.

Ia juga memberi contoh nyata. Saat pandemi Covid-19 menerjang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) justru mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Rahasianya? Basis sektor usaha dan UMKM yang kuat, didukung kebijakan yang pro-bisnis.

“Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses,” terang Tito.

Pengalaman DIY itu menunjukkan satu hal: daerah hanya bisa melaju kalau ekosistem usahanya tumbuh. Titik.

Lebih jauh, Mendagri mengingatkan bahwa daerah tak bisa selamanya mengandalkan transfer dari pusat. Realitanya, banyak Pemda yang anggarannya habis untuk belanja pegawai dan operasional. Alhasil, ruang untuk pembangunan strategis jadi sangat terbatas.

Solusinya? Pemda harus mendorong kemudahan berusaha. Perizinan harus cepat dan efisien. Salah satu caranya melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terbukti memangkas birokrasi.

“Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya,” tandasnya.

Di tempat-tempat yang sudah ada MPP, umumnya iklim usahanya lebih baik. Itu yang perlu diikuti.