Sepanjang tahun 2025, tumpukan laporan masyarakat terus mengalir ke Inspektorat Jenderal Kemendagri. Jumlahnya tak main-main: 737 aduan terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Beberapa kasus bahkan menyita perhatian luas karena melibatkan kepala daerah yang diduga melanggar etika dan aturan.
Di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (25/11), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membeberkan hal itu. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti semua laporan tersebut.
Bima tak hanya menyebut kasus Bupati Indramayu. Ia juga menyinggung dua kasus lain yang sempat jadi perbincangan hangat.
Artikel Terkait
Ramadan, Tradisi Ziarah ke Makam Ulama dan Tokoh Sejarah di Sulawesi Selatan
BMKG Prakirakan Hujan Seharian di Makassar dan Sekitarnya pada Kamis
Mudik Gratis Jakarta 2026 Dibuka untuk Warga Non-DKI, Pendaftaran Dikelompokkan Berdasarkan Tujuan
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Wafat di Jakarta