Pernyataan Takaichi Soal Taiwan dan Wacana Ubah Prinsip Non-Nuklir Picu Badai Kritik

TOKYO – Pernyataan kontroversial Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai Taiwan dan wacana penyesuaian "Tiga Prinsip Non-Nuklir" memicu gelombang kritik keras dari berbagai kalangan di Jepang. Para politisi, akademisi, dan masyarakat sipil menilai langkah ini berisiko memperuncing ketegangan dengan Tiongkok dan menggeser kebijakan keamanan nasional yang telah berjalan puluhan tahun.

Intervensi Urusan Dalam Negeri Tiongkok Ditolak

Mantan Perdana Menteri Yukio Hatoyama menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. Ia menilai retorika Takaichi yang menyamakan "situasi Taiwan" dengan krisis eksistensial Jepang hanya ditujukan untuk menciptakan suasana tegang guna membuka jalan bagi perluasan anggaran dan kapabilitas militer.

Ketua Partai Komeito, Tetsuo Saito, menyatakan pernyataan Takaichi "sangat mengejutkan" dan mendesak koreksi segera. Sementara Ketua Partai Sosial Demokrat, Mizuho Fukushima, menilai logika yang menjadikan Taiwan sebagai pemicu penggunaan kekuatan militer tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

"Taiwan bukan negara merdeka, melainkan bagian dari Tiongkok. Perluasan ruang lingkup penggunaan kekuatan militer secara gegabah sangat berbahaya," tegas Fukushima.

Langkah Berisiko Rusak Hubungan Bilateral

Wakil Ketua Perhimpunan Sahabat Delapan Rute Tentara dan Tentara Baru Keempat di Jepang, Kobayashi Yokichi, menyatakan pernyataan Takaichi telah melanggar ketentuan dalam "Pernyataan Bersama Jepang–Tiongkok 1972". Dokumen tersebut secara jelas mengakui Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah sah Tiongkok dan menegaskan Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok.

Guru besar tamu Universitas Waseda, Hajime Takano, menilai media Jepang turut berkontribusi dalam menggembor-gemborkan "teori ancaman Tiongkok" untuk mencari pembenaran bagi kebijakan perluasan militer. "Hal ini membuat situasi kawasan yang sudah tegang menjadi semakin rumit," ujarnya.

Wacana Ubah Prinsip Non-Nuklir Dikritik

Berdasarkan laporan Kyodo, pemerintah Jepang sedang mengkaji kemungkinan mengubah ketentuan "tidak memasukkan senjata nuklir" dalam "Tiga Prinsip Non-Nuklir" saat merevisi National Security Strategy. Wacana ini langsung memantik reaksi keras.

Mantan Perdana Menteri Yoshihiko Noda mengecam langkah tersebut dan menyerukan agar prinsip non-nuklir tetap dipertahankan. "Sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Bela Diri Jepang, pernyataan yang begitu gegabah adalah cerminan dari kurangnya pengendalian diri," kritik Noda.

Asahi Shimbun dalam tajuk rencananya menegaskan bahwa sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom, Jepang harus mempertahankan "Tiga Prinsip Non-Nuklir" yang telah mendapatkan dukungan luas masyarakat.

Aksi Protes Masyarakat

Ratusan warga Jepang melakukan aksi protes di depan kantor perdana menteri di Tokyo, meneriakkan slogan-slogan penolakan. "Lebih penting melindungi kesejahteraan rakyat daripada memperkuat militer," seru massa dalam aksi tersebut.

Jurnalis senior Yujin Fuse mengingatkan bahwa pernyataan Takaichi akan semakin memperuncing ketegangan di kawasan. Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meredakan situasi.