Menanggapi hal ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dikabarkan sedang melakukan pendalaman mendalam. Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memulai proses pendalaman sejak isu ini pertama kali muncul di media sosial sekitar satu bulan yang lalu.
Palguna menegaskan bahwa MKMK berusaha menemukan jawaban terkait ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi Arsul Sani. Namun, hasil pendalaman ini belum dapat diumumkan kepada publik karena prosesnya dilakukan secara tertutup sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
Profil dan Karier Arsul Sani
Arsul Sani resmi diangkat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 18 Januari 2024. Sebelumnya, ia dikenal sebagai politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.
Berikut adalah perjalanan karier politik Arsul Sani:
- Sekjen DPP PPP (2016–2021)
- Anggota DPR RI (2014–2024)
- Wakil Ketua MPR RI (2019–2024)
Arsul Sani menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia (UI) dan disebut-sebut melanjutkan studi di berbagai negara, termasuk Australia, Jepang, Inggris, Skotlandia, dan Polandia. Gelar doktor yang diklaimnya dari sebuah universitas di Polandia kini menjadi sorotan utama dalam laporan dugaan ijazah palsu tersebut.
Perkembangan kasus ini terus ditunggu oleh publik, sementara MKMK masih melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran dari semua informasi yang beredar.
Artikel Terkait
Koalisi Sipil Serukan Darurat Hukum di Hari Pertama 2026
Tahun Baru 2026: Dentuman Ganti Sorak, Tudingan Serang-Menyerang Rusia-Ukraina
Pengakuan Israel Picu Gelombang Kemarahan di Jalanan Somaliland dan Somalia
ICW Bongkar Afiliasi Politik di Balik Program Makanan Bergizi Gratis