Firman Tendry Kritik Distorsi Makna Mikul Dhuwur Mendem Jero di Politik Indonesia

Esai satire karya advokat dan penulis Firman Tendry Masengi yang berjudul “Mikul Dhuwur Mendem Jero: Republik yang Mahir Mengubur Nurani” kini menjadi perhatian serius di kalangan aktivis, akademisi, dan pemerhati kebudayaan. Tulisan ini mengupas bagaimana falsafah Jawa yang mulia telah bergeser fungsi menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Firman Tendry mengungkapkan bahwa adagium “mikul dhuwur mendem jero” yang sejatinya bertujuan memuliakan orang tua dengan kearifan, kini telah mengalami distorsi makna. Falsafah luhur ini dijadikan tameng untuk menutupi berbagai persoalan moral dalam tata kelola negara.

“Para penguasa dipikul setinggi langit meski berdiri di atas kubangan kebohongan,” tulis Firman dalam esainya tersebut.

Esai tersebut menggambarkan bagaimana nurani kolektif bangsa seakan dikubur dalam-dalam melalui berbagai seremoni politik. Prosesi ini digambarkan seperti upacara penghormatan terakhir terhadap moral publik yang sebenarnya telah lama mati.

Firman juga menyoroti paradoks keberagaman Indonesia yang kaya simbol religius, mulai dari masjid megah hingga gereja yang aktif, namun tetap tidak mampu mencegah merajalelanya kemunafikan dalam dunia politik.

“Begitu banyak simbol kesucian,” tulisnya, “namun republik ini tetap saja menjadi tanah subur bagi tipu muslihat yang bahkan iblis pun mungkin enggan meniru.”

Kritik tajam juga dilancarkan terhadap mentalitas publik yang diarahkan untuk percaya bahwa kebusukan kekuasaan merupakan bagian tak terpisahkan dari “takdir budaya”. Ajaran luhur justru dipelintir menjadi instrumen pembungkaman: hormati pemimpin dengan menghapus catatan kelamnya; muliakan bangsawan politik dengan mengubur skandalnya; hargai masa lalu dengan menutupi baunya.

Dalam bagian lain esainya, Firman memotret fenomena wajah pemimpin yang tersenyum di baliho-baliho raksasa, terlihat dekat dengan rakyat namun sebenarnya steril dari realitas kemiskinan yang ada.

“Koruptor dipoles menjadi pahlawan; pelanggar HAM dimandikan sebagai patriot; seorang ibu yang dua puluh tahun mencari anaknya justru dianggap pengganggu narasi,” kritiknya tegas.

Relevansi satire ini semakin kuat di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap erosi moral bernegara: hukum yang terlihat “berpura-pura pincang”, keadilan yang diperjualbelikan, serta suara rakyat yang hanya dihitung ketika menguntungkan kekuasaan.

Firman mengingatkan bahwa sejarah memiliki “kebiasaan buruk” selalu kembali dengan membawa bau busuk yang tidak bisa ditutupi dengan dupa, lonceng gereja, atau khutbah agama sekalipun.

“Jika republik ini terus mengubur kebenaran seperti mayat di malam gelap,” tulisnya, “jangan salahkan siapa pun bila suatu hari rakyat menggali seluruh kuburan itu dan untuk pertama kalinya bangsa ini benar-benar mencium apa yang selama ini disembunyikan.”

Esai ini bukan sekadar kritik sosial biasa, melainkan peringatan keras bahwa penyalahgunaan tradisi untuk menutupi kebusukan bukan hanya bentuk kemunafikan, tetapi merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia.