AS Setujui Penjualan Senjata ke Taiwan Senilai Rp 5,51 Triliun, China Marah

Amerika Serikat telah memberikan persetujuan resmi untuk penjualan suku cadang dan peralatan militer ke Taiwan dengan nilai mencapai USD 330 juta, atau setara dengan Rp 5,51 triliun. Keputusan ini langsung memicu reaksi keras dan kemarahan dari Pemerintah China.

Penjualan alutsista ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump sejak ia menjabat pada awal tahun 2025. China secara konsisten menegaskan klaim kedaulatannya atas Taiwan, klaim yang secara tegas ditolak oleh Pemerintahan Taiwan sendiri.

Peran Amerika Serikat sebagai pemasok utama persenjataan bagi Taiwan telah berlangsung lama, di tengah latar belakang ketegangan kedaulatan dan ancaman serangan dari China.

Pengumuman resmi mengenai penjualan senjata ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan pada hari Jumat (14/11). Dalam pernyataannya, kementerian tersebut mengungkapkan bahwa paket penjualan mencakup berbagai komponen penting, termasuk suku cadang untuk pesawat tempur.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan menegaskan, "Ini menandai pertama kalinya pemerintahan Trump yang baru mengumumkan penjualan senjata ke Taiwan."

Sementara itu, Badan Kerja Sama Keamanan dan Pertahanan AS memberikan rincian lebih lanjut. Mereka menyebutkan bahwa komponen yang dijual meliputi suku cadang untuk perbaikan, berbagai bahan habis pakai, aksesori, serta dukungan teknis untuk perbaikan dan pengembalian operasional pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut C-130.

Reaksi dari China datang dengan cepat dan tegas. Kementerian Luar Negeri China menyatakan penolakan keras mereka terhadap keputusan AS tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dengan tegas menyatakan, “Penjualan senjata AS ke Taiwan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip satu China.”

Lebih lanjut, Lin Jian menambahkan, “China sangat tidak puas dan menolak keras hal ini,” menggarisbawahi tingkat ketidakpuasan pemerintah China atas langkah Amerika Serikat ini.