Budaya Diam di Sekolah: Akar Masalah Perundungan dan Cara Mengatasinya

Budaya Diam dan Hierarki Tersembunyi di Lingkungan Sekolah

Masalah perundungan di sekolah sering kali hanya dilihat dari sisi pelaku dan korban. Padahal, akar persoalan yang sesungguhnya terletak pada budaya diam yang secara tidak sadar terus dipelihara oleh sistem. Diam ini bukan berarti tidak ada suara, melainkan sebuah kesepakatan diam-diam yang melindungi struktur kekuasaan, mengukuhkan tatanan yang timpang, dan menormalisasi luka psikologis.

Habituasi Kekuasaan: Ketika Ketidakadilan Menjadi Kebiasaan

Di banyak institusi pendidikan, terutama yang memiliki sejarah panjang dan ikatan identitas kuat, posisi sosial siswa sering kali tidak netral. Faktor seperti nama keluarga, latar belakang ekonomi, atau prestise tertentu dapat menentukan seberapa besar ruang yang mereka dapatkan untuk bersuara.

Kondisi ini melahirkan apa yang disebut sebagai habituasi kekuasaan. Sebuah proses di mana relasi kuasa dipraktikkan, diterima, dan direproduksi dalam interaksi sehari-hari hingga dianggap sebagai hal yang wajar. Kekuasaan tidak selalu tampak dalam bentuk ancaman langsung, tetapi tersembunyi dalam kebiasaan sederhana: siapa yang lebih didengar, siapa yang diabaikan, dan siapa yang selalu diminta untuk menerima keadaan.

Dampak Budaya Diam terhadap Korban dan Lingkungan Sekolah

Habituasi kekuasaan membuat hierarki sosial terasa alamiah. Ketika terjadi ketidakadilan, respons yang sering muncul adalah nasihat untuk "bersabar" atau "menyesuaikan diri". Kekerasan emosional bahkan fisik kemudian dibungkus dengan dalih sebagai bagian dari "pembentukan mental". Padahal, yang terbentuk bukanlah ketangguhan, melainkan kepasrahan dan ketundukan.

Dalam lingkungan seperti ini, korban diajarkan untuk mengalah, saksi mata belajar untuk tidak peduli, dan pelaku memahami bahwa kekuasaan dapat dipertahankan tanpa konsekuensi. Perlahan-lahan, sekolah berubah dari tempat belajar nilai-nilai kemanusiaan menjadi arena reproduksi status sosial.

Langkah Konkret Mengubah Budaya Diam di Sekolah

Mengubah kondisi ini memerlukan langkah kebijakan yang sistematis, bukan sekadar imbauan moral. Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Audit Budaya Pendidikan: Evaluasi sekolah seharusnya tidak hanya berfokus pada fasilitas dan kurikulum, tetapi juga mencakup audit relasi kekuasaan. Apakah suara siswa didengarkan? Apakah konflik diselesaikan secara adil? Apakah setiap anak diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang sosial?
• Mekanisme Pengaduan Independen: Siswa perlu memiliki saluran pengaduan yang independen, terpisah dari struktur kekuasaan yang mereka takuti. Model pengawasan eksternal semacam ombudsman sekolah dapat menjadi solusi.
• Restrukturisasi Pendekatan Pendidikan: Sekolah perlu beralih dari konsep ketangguhan berbasis tekanan menuju ketangguhan berbasis empati. Program pembelajaran sosial-emosional harus diimplementasikan sebagai praktik sehari-hari, tercermin dari cara guru berkomunikasi, penyelesaian konflik, dan pengambilan keputusan.

Pertanyaan mendasar yang perlu direfleksikan adalah: warisan apa yang ingin kita berikan kepada generasi muda? Mempertahankan budaya diam sama dengan mewariskan keyakinan bahwa kekuasaan lebih penting daripada kemanusiaan. Sebaliknya, memutus rantai kebisuan berarti mengajarkan bahwa martabat setiap manusia adalah harga mati. Pada akhirnya, inilah esensi pendidikan yang sejati.