Sebulan sebelum serangan militer AS yang menggemparkan itu, Donald Trump ternyata sudah memberi kode rahasia. Menurut laporan The Wall Street Journal yang dikutip Sputnik, mantan presiden itu mengirim pesan singkat bernada samar kepada sejumlah CEO perusahaan minyak besar di Amerika. Isinya cuma dua kata: "bersiaplah."
Itu saja. Tak ada penjelasan lebih lanjut, apalagi permintaan pendapat. Sumber-sumber WSJ menyebut, Trump sama sekali tidak membahas kemungkinan investasi di ladang minyak Venezuela saat itu. Padahal, setelah serangan terjadi, ia justru mengumumkan dengan terbuka bahwa perusahaan-perusahaan minyak AS sangat berminat beroperasi di sana dan siap menanamkan modal untuk infrastruktur.
Isyarat singkat itu, yang dikirim sekitar sebulan sebelumnya, seolah mengungkap motif utama di balik langkah Trump. Minyak tampaknya menjadi pertimbangan sentral dalam keputusan berani dan tentu saja berisiko tinggi tersebut.
Semuanya terjadi pada Sabtu, 3 Januari 2026. Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela. Presiden Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke New York. Trump kemudian mengumumkan keduanya akan diadili dengan tuduhan "narko-terorisme", menyebut mereka sebagai ancaman, termasuk bagi keamanan AS.
Reaksi internasional pun berdatangan. Moskow, melalui Kementerian Luar Negeri Rusia, menyatakan solidaritas penuh dengan rakyat Venezuela. Mereka menyerukan pembebasan segera Maduro dan Flores, sekaligus memperingatkan agar situasi tidak semakin meluas.
Di sisi lain, dalam sesi darurat Dewan Keamanan PBB pada Senin (5/1), utusan Venezuela Samuel Moncada bersuara lantang. Ia menegaskan serangan AS itu didorong oleh keinginan untuk menguasai sumber daya alam negaranya.
"3 Januari 2026 adalah tanggal bersejarah yang dalam, bukan cuma buat Venezuela, tapi bagi seluruh tatanan internasional,"
Begitu kata Moncada. Ia menyebut aksi militer AS sebagai serangan bersenjata yang tidak sah dan tanpa dasar hukum.
"Venezuela hadir di sini dengan keyakinan bahwa perdamaian dunia hanya bisa dijaga jika hukum internasional dihormati. Tanpa standar ganda, tanpa pengecualian,"
tegasnya.
Moncada menilai aksi AS adalah pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB. Ia memperingatkan bahwa yang dipertaruhkan bukan cuma kedaulatan Venezuela.
"Kredibilitas hukum internasional, otoritas organisasi ini, juga prinsip bahwa tak ada negara yang boleh bertindak sebagai hakim, juri, dan algojo sekaligus, semuanya dipertaruhkan hari ini."
Ia kembali menyinggung motif di balik serangan.
"Kita tak bisa mengabaikan fakta sentral ini. Venezuela diserang karena kekayaan alamnya. Minyak, energi, sumber daya strategis, dan posisi geopolitik kami selalu memicu keserakahan dan tekanan dari luar."
Menurutnya, penggunaan kekerasan untuk mengendalikan sumber daya negara lain adalah praktik kolonialisme gaya baru. Moncada mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak dan menuntut pembebasan serta pemulangan segera Presiden Maduro dan Ibu Negara.
Meski begitu, ia menyatakan situasi dalam negeri tetap terkendali. "Lembaga-lembaga negara berfungsi normal. Tatanan konstitusional terjaga," ujarnya.
Kecaman dari Sekutu Regional
Kecaman juga datang dari tetangga terdekat. Dalam pidato perdananya di Dewan Keamanan, utusan Kolombia Leonor Zalabata Torres dengan tegas mengutuk peristiwa 3 Januari itu.
"Kolombia mengutuk secara kategoris kejadian pagi itu di Venezuela. Ini pelanggaran nyata terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah mereka,"
serunya.
Ia menambahkan, tidak ada alasan apa pun yang bisa membenarkan penggunaan kekuatan sepihak untuk agresi. Torres lalu melontarkan pertanyaan kritis.
"Jika sebuah negara, apalagi anggota tetap Dewan ini, mengabaikan hukum internasional yang kita buat bersama, lalu apa gunanya dewan kita?"
Suara keras lainnya berasal dari Kuba. Utusan PBB mereka, Ernesto Soberon Guzman, menuding Washington punya "rencana hegemonik dan kriminal" untuk Venezuela. Ia mengutuk keras agresi militer AS dan menegaskan kembali dukungan penuh Havana untuk rakyat Venezuela.
Guzman menekankan bahwa masa depan Venezuela adalah hak mutlak rakyatnya, tanpa campur tangan asing. Menurutnya, jika AS benar-benar peduli pada perdamaian dan keadilan, mereka tak akan menyerang, mengabaikan nyawa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah sebuah bangsa berdaulat.
Artikel Terkait
Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15% Usai Dibatalkan Mahkamah Agung
Iran Tegaskan Hanya Diplomasi Solusi untuk Isu Nuklir, Peringatkan Konsekuensi Militer
Obama Tegaskan Tak Ada Bukti Kunjungan Alien ke Bumi Saat Ia Presiden
Lima Negara NATO Tuduh Rusia Racun Navalny dengan Epibatidine