- Mekanisme pengumpulan tarif pengiriman barang jemaah haji
- Pola kerja sama dengan penyedia jasa logistik
- Alokasi dan penggunaan dana operasional
Temuan Awal dan Pola Dugaan Korupsi
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, teridentifikasi pola penetapan tarif yang diduga tidak wajar. Faktor kedekatan lokasi penginapan dengan Masjidil Haram dan Mina menjadi salah satu indikator yang diperhatikan, dimana akomodasi yang lebih dekat dengan pusat ibadah menunjukkan nilai tarif yang lebih tinggi.
Selain faktor lokasi, kualitas layanan seperti kelayakan tempat tinggal, variasi menu makanan, dan fasilitas pendukung lainnya juga turut mempengaruhi besaran biaya yang harus ditanggung jemaah.
Tim KPK berencana melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas akomodasi, kategorisasi penginapan, dan standar layanan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia.
Artikel Terkait
Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Kontroversi, Pelanggaran HAM, dan Warisan Kelam Orde Baru
Soenarko Protes Penetapan Roy Suryo Tersangka Kasus Ijazah Jokowi: Update Terbaru
Rismon Sianipar Tantang Ahli IT Polri Debat Ijazah Jokowi: Ini Alasannya
KPK Digugat Praperadilan Kasus Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas: Kronologi & Fakta Terbaru