MURIANETWORK.COM – Nama Rieke Diah Pitaloka kembali mencuat. Kali ini, politisi PDIP itu bakal menghadapi pemanggilan dari KPK. Panggilan itu terkait kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
Menariknya, Rieke bukanlah pihak asing di lingkaran kekuasaan Bekasi. Sejak April 2025 lalu, ia resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Bupati. Surat keputusannya ditandatangani langsung oleh Ade Kuswara sendiri.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kemungkinan pemanggilan itu. Ia menegaskan, penyidik terbuka untuk memanggil siapa saja jika diperlukan.
"Jika memang dibutuhkan untuk dilakukan permintaan keterangan, tentu penyidik terbuka untuk melakukan pemanggilan kepada siapa saja," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).
Relasi politik di balik kasus ini memang patut disorot. Ade Kuswara dan Rieke sama-sama berasal dari PDIP. Posisi Rieke sebagai penasihat bupati yang tugasnya memberi saran dan pertimbangan kini jadi pertanyaan besar. Apakah ia mengetahui, atau bahkan terlibat, dalam praktik ijon yang diduga melibatkan sang bupati?
KPK tampaknya serius ingin menguak semua itu. Mereka bertekad melacak setiap informasi yang bisa melengkapi bukti.
"Tentu terbuka kemungkinan untuk melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada pihak-pihak siapapun yang memang dipandang diperlukan oleh penyidik," tegas Budi Prasetyo menambahkan.
Kasus ini sendiri sudah berjalan cukup jauh. Ade Kuswara, bersama ayahnya HM Kunang (Kepala Desa Sukadami) dan seorang swasta bernama Sarjan, telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 Desember 2025. Penetapan itu menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar dua hari sebelumnya.
Kini, semua mata tertuju pada langkah KPK selanjutnya. Dan yang pasti, panggilan untuk Rieke Diah Pitaloka akan menjadi babak baru yang dinanti.
Artikel Terkait
KPK Bergerak Serentak: Jakarta dan Banjarmasin Diguncang OTT
Di Balik Penampilan Prima Jokowi, Tradisi Hukum Kuno yang Masih Membayangi
Jaringan Judi Online Berbasis Kamboja Dibongkar dari Kamar Kos Palembang
Desakan Keras: Aparat Hukum Didorong Periksa Jokowi Terkait Dua Kasus Besar